- Sekretaris IRDA Subang Herdi meminta calon kades memahami tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa
- Calon kades baru maupun berpengalaman wajib mempelajari regulasi desa yang berjenjang dari UU hingga Perda
- Herdi menekankan pentingnya meminimalisir konflik kepentingan serta menghindari korupsi dan pemborosan anggaran
WartaPurwakarta - Persiapan menuju Pilkades tidak cukup sebatas membangun strategi kemenangan. Para bakal calon kepala desa di Kabupaten Subang diharuskan memperdalam pengetahuan soal pengelolaan keuangan serta tata kelola pemerintahan. Penekanan ini dilayangkan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, Herdi, yang memandang dua ranah tersebut sebagai pondasi utama penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Herdi memaparkan bahwa kewajiban seorang kepala desa ialah menjamin seluruh aktivitas pemerintahan berjalan linier dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu mencakup ranah keuangan maupun sistem pengelolaan pemerintahan secara menyeluruh.
"IRDA punya tugas bagaimana agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan seluruh aturan main. Ada dua hal, yaitu tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Dua-duanya saling terkait dalam rangka menyukseskan pembangunan di pemerintahan desa," ujar Herdi saat berbincang dengan wartawan Pasundan Ekspres pada 24 September 2026.
Bagi peserta kontestasi yang baru pertama kali terjun, Herdi mendorong agar pemahaman terhadap regulasi desa mulai digali jauh hari sebelum resmi terpilih. Sementara itu, figur yang sudah memiliki rekam jejak pemimpin desa tetap dituntut menyegarkan wawasannya lantaran instrumen regulasi keuangan dan pemerintahan desa kerap mengalami dinamika perubahan.
"Bukan hanya sekadar mencalonkan saja. Calon yang baru pun diharapkan mulai mempelajari tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola pengelolaan keuangannya," katanya.
Dari sisi regulasi, Herdi merinci bahwa struktur hukum tata kelola desa bersifat berjenjang. Landasan itu berawal dari Undang-Undang tentang Desa, kemudian meruncing ke peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah. Dalam implementasinya, keterlibatan kepala desa beserta perangkat desa diatur melalui batasan dan ketentuan tegas, termasuk soal penataan sumber daya manusia, penempatan personel, dan distribusi tanggung jawab.
"Dari sisi organisasi, ada turunannya, baik Undang-Undang tentang Desa, kemudian PP, Permen sampai Perda. Ketaatan terhadap aturan main itu sudah jelas," jelasnya.
Aspek kepatuhan regulasi menjadi satu paket dengan urgensi penekanan konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan desa. Herdi menyebut benturan kepentingan berpotensi menggangguKelancaran administrasi desa sekaligus berimplikasi pada proses pengambilan kebijakan dan penyaluran dana.
"Meminimalisir konflik kepentingan itu juga penting, sehingga roda pemerintahan desa bisa berjalan dengan lancar tanpa ada konflik kepentingan," ujarnya.
Soal keuangan desa menjadi sorotan terpisah. Herdi menggarisbawahi kewajiban calon pemimpin desa untuk menelusuri alur pengaturan anggaran. Ranah itu mencakup perhitungan perpajakan, kewajiban perpajakan, pola belanja, hingga penentuan peruntukan dana. Ia menegaskan bahwa sang kepala desa wajib memastikan setiap rupiah yang dipegang memberikan dampak maksimal bagi warga.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Yang pasti, hindari korupsi. Kemudian pemborosan juga harus dihindari. Sayang sekali kalau ada pemborosan karena seharusnya anggaran yang ada bisa dibelanjakan sesuai dengan kebermanfaatannya untuk masyarakat," tegasnya.
Herdi menerangkan bahwa praktik pemborosan tidak selalu dapat dimasukkan dalam kategori tindak korupsi. Kendati demikian, pengelolaan dana yang tidak efektif wajib dijauhi sebab dapat mengecilkan manfaat pembangunan yang semestinya diserap oleh masyarakat.
"Usahakan pengalokasian anggaran dan pembiayaan itu berdampak positif terhadap masyarakat. Kebermanfaatan
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat