- Pembelian LPG 3 kg di KDKMP Kabupaten Bandung wajib menggunakan NIK agar subsidi tepat sasaran
- Penyaluran di gerai KDKMP masih dibatasi 300 tabung per bulan pada tahap awal
- Dari 280 KDKMP yang dibentuk, 102 gerai fisik telah terbangun hingga Mei 2026 dengan 43 gerai beroperasi optimal
WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengambil langkah konkret untuk memperketat pengawasan distribusi gas elpiji tiga kilogram bersubsidi. Upaya tersebut ditempuh dengan memanfaatkan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menjelaskan bahwa setiap transaksi pembelian elpiji bersubsidi di gerai KDKMP akan diwajibkan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mekanisme ini diterapkan supaya bantuan energi dari pemerintah benar-benar jatuh ke tangan warga yang memenuhi syarat.
"Ini titik pertama yang kita kunjungi di Kabupaten Bandung yang sudah operasional dan kita lihat gerainya juga sudah cukup banyak orang, nanti disesuaikan dengan NIK untuk penyaluran barang bersubsidi," katanya saat meninjau salah satu gerai KDKMP pada Senin.
Berdasarkan keterangan pengelola gerai yang disampaikan dalam peninjauan tersebut, volume penyaluran elpiji tiga kilogram di KDKMP saat ini masih dibatasi 300 tabung setiap bulan. Pembatasan itu merupakan bagian dari tahap awal guna mengukur respons pasar sekaligus memetakan kebutuhan riil masyarakat.
Ali menekankan bahwa kewajiban penggunaan NIK dalam setiap pembelian perlu didukung oleh kesiapan para pengelola koperasi. Oleh karena itu, pelatihan khusus akan diselenggarakan agar proses pencatatan data konsumen berjalan lancar dan distribusi subsidi lebih mudah dikontrol.
"Subsidi ini bebannya cukup berat bagi negara sehingga kita ingin memastikan penyalurannya sesuai tepat sasaran. Jadi nanti yang beli harus pakai NIK. Ini mungkin nanti KDKMP akan kita training agar bagaimana hal itu bisa dilakukan," ujarnya.
Terkait harga, Ali menyebutkan bahwa elpiji tiga kilogram dijual di gerai KDKMP seharga Rp16.000 per tabung, sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Sementara itu, kemungkinan penerapan pembatasan pembelian berdasarkan kelompok desil masih dikaji sebagai opsi kebijakan di masa mendatang.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kabupaten Bandung sendiri telah mendirikan 280 KDKMP yang mencakup 270 desa dan 10 kelurahan. Hingga Mei 2026, sebanyak 102 gerai fisik sudah berdiri, dan 43 di antaranya telah melayani kegiatan ekonomi masyarakat secara optimal.
Kehadiran ratusan koperasi ini dinilai membuka peluang besar untuk memperluas jalur distribusi elpiji bersubsidi hingga ke tingkat desa, sekaligus memudahkan warga mengakses kebutuhan energi. Peran aktif koperasi juga diproyeksikan turut menopang fungsi pengawasan agar elpiji tiga kilogram hanya diterima oleh konsumen yang memenuhi kriteria sesuai aturan pemerintah.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat