Poin Penting
  • 120 ASN diminta mengembalikan dana bantuan sosial 2025
  • Verifikasi baru 24 orang, target selesai 2026
  • Fokus pengembalian BLT, sembako, PKH

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menginstruksikan seratus dua puluh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan sosial selama tahun 2025 untuk mengembalikan dana sesuai nominal yang telah diterima. Plt Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Cianjur, Handika Firdaus, menjelaskan bahwa mayoritas penerima adalah tenaga pendidik yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bansos sebelum diangkat menjadi ASN.

Temuan ini berasal dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian Sosial tahun anggaran 2025. Dari total 120 ASN yang teridentifikasi, satu orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara sisanya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur.

"Sebagian besar penerima merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur," ujar Handika.

Menurutnya, perubahan status pekerjaan yang belum diperbarui dalam basis data kependudukan menjadi penyebab bantuan masih tercatat pada kelompok desil bawah, sehingga dana terus disalurkan kepada mereka yang seharusnya tidak memenuhi kriteria. Dinas Sosial Cianjur bekerja sama dengan Inspektorat Daerah (ITDA) dan Kementerian Sosial untuk memanggil, melakukan klarifikasi, serta memverifikasi penerima yang tercatat dalam temuan BPK.

Proses verifikasi dan pengembalian dana telah dimulai beberapa hari lalu, namun hingga kini hanya dua puluh empat orang yang menyelesaikan pengembalian. Pemerintah Kabupaten menargetkan seluruh pengembalian selesai sebelum akhir tahun 2026.

"Nama-nama penerima tercatat dalam temuan BPK, kami akan terus berupaya agar mereka mengembalikan bantuan sosial yang masih diterima setelah diangkat menjadi ASN di lingkungan Pemkab Cianjur," kata Handika.

Bantuan yang menjadi fokus penanganan meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra, bantuan sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pengembalian dana dilakukan berdasarkan nominal yang diterima, dengan prioritas pada bantuan uang tunai.

"​​Kami meminta petugas yang terlibat dalam proses pendataan dan verifikasi, mulai dari tingkat RT hingga desa, agar lebih cermat dalam memastikan kelayakan penerima, ketepatan data menjadi kunci agar bantuan tidak disalurkan kepada pihak yang sudah tidak memenuhi persyaratan," tambahnya.

Pihak Dinas Sosial juga mengimbau masyarakat untuk segera memperbarui data kependudukan dan informasi pekerjaan ketika terjadi perubahan status, guna memastikan bahwa data penerima bantuan mencerminkan kondisi sosial‑ekonomi terkini.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat