Poin Penting
  • Normalisasi saluran irigasi sekunder 13 km dan rehabilitasi 1,2 km pada 2027
  • Program melibatkan BBWS, mencakup normalisasi sungai di Panguragan serta rencana Tembok Penahan Tanah
  • Tujuan meningkatkan distribusi air ke lahan pertanian, memperbanyak panen dan mengurangi risiko banjir

WartaPurwakarta - Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan pelaksanaan normalisasi saluran irigasi sekunder sepanjang 13 kilometer pada tahun 2027 untuk memperlancar aliran air ke area pertanian. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Tommy Hendrawan, menjelaskan bahwa selain proyek utama tersebut, pemerintah daerah juga akan melakukan rehabilitasi saluran sepanjang 1,2 kilometer pada periode yang sama.

"Di tahun 2027, saluran sekunder akan dilakukan proses normalisasi sepanjang 13 kilometer. Kemudian ada rehabilitasi juga sepanjang 1,2 kilometer," ujarnya pada Selasa lalu. Menurut Hendrawan, upaya ini merupakan bagian dari strategi memperbaiki infrastruktur pengairan yang selama ini menjadi penopang utama kegiatan pertanian di wilayah tersebut.

" Kami berupaya menjaga ketersediaan air bagi petani sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan produksi pertanian di Kabupaten Cirebon," tambahnya.

Bupati Cirebon, Imron, menambahkan bahwa program ini akan dijalankan berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) setempat, khususnya melalui normalisasi sungai di Kecamatan Panguragan. Normalisasi tersebut diharapkan dapat mengatasi hambatan aliran air yang selama ini mengganggu distribusi ke lahan pertanian.

"Kami mengapresiasi dukungan BBWS dalam pekerjaan tersebut, karena perbaikan saluran dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian di wilayah Panguragan," kata Imron. Ia menilai bahwa perbaikan ini dapat meningkatkan frekuensi panen petani menjadi dua kali dalam setahun.

Selain meningkatkan irigasi, Imron menyoroti manfaat tambahan berupa pengurangan risiko banjir.

"Selain memperbaiki aliran irigasi, normalisasi sungai juga diharapkan dapat mengurangi risiko banjir ketika hujan deras akibat saluran yang tidak mampu mengalirkan air secara optimal," ujarnya.

Pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pada 2027 sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat ketahanan lahan pertanian. Imron mengimbau masyarakat, pemerintah desa, dan kecamatan untuk menjaga kebersihan dan kelancaran saluran yang telah dinormalisasi.

"Kami meminta masyarakat bersama pemerintah desa dan kecamatan menjaga saluran yang telah dinormalisasi, agar tidak kembali mengalami pendangkalan maupun tersumbat sampah," tegasnya.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat