Poin Penting
  • Pemkab Kuningan menawarkan 295 aset tanah dan bangunan kosong kepada investor melalui Kuningan Investment Summit
  • PAD dari pemanfaatan aset pihak ketiga saat ini mencapai sekitar Rp12 miliar per tahun
  • BPKAD menyediakan katalog digital untuk memudahkan calon investor mengakses informasi aset

WartaPurwakarta - Sebanyak 295 aset milik Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang selama ini terbengkalai kini dibuka untuk kerja sama dengan investor. Langkah itu ditempuh untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memangkas beban pemeliharaan yang selama ini menyedot anggaran dari APBD.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan, menyampaikan hal tersebut di Kuningan, Rabu. Ia menjelaskan bahwa dari total sekitar 1.270 aset tanah dan bangunan yang telah diinventarisasi, sebanyak 528 di antaranya tidak difungsikan untuk pelayanan publik, dan 295 dari jumlah itu masih benar-benar kosong tanpa pemanfaatan apapun.

"Ini yang kemudian kami dorong dalam Kuningan Investment Summit, agar aset ini bisa memberikan manfaat ekonomi bagi daerah," katanya.

Deden menerangkan bahwa skema pemanfaatan aset dapat dilakukan melalui pola sewa maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai regulasi yang berlaku. BPKAD sendiri mematok target agar minimal 50 persen dari aset yang ditawarkan bisa terserap secara optimal.

Guna memperlancar proses pencarian informasi bagi calon investor, BPKAD menyiapkan katalog digital yang dapat diakses melalui laman jaga aset pemerintah daerah. Keberadaan katalog itu memungkinkan calon mitra bisnis menelusuri data aset tanpa perlu hadir langsung ke kantor pemerintah.

"Secara keseluruhan, PAD dari pemanfaatan aset melalui pihak ketiga saat ini mencapai sekitar Rp12 miliar per tahun," katanya.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menambahkan, optimalisasi aset menjadi salah satu jalur peningkatan PAD yang tidak membebani warga, karena tidak bergantung pada kenaikan pajak maupun retribusi. Menurutnya, aset yang dibiarkan menganggur justru berpotensi menjadi beban tersendiri bagi keuangan daerah.

"Aset itu kalau tidak diberdayakan menjadi beban. Merawat dan menjaganya membutuhkan dana, yang akhirnya kembali menggerus APBD," katanya.

Dian merinci bahwa aset-aset yang ditawarkan kepada investor mencakup beragam kategori, mulai dari lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan, hingga kawasan wisata, bangunan, serta peluang usaha di sektor perhotelan dan kuliner.

"Seluruh aset yang ditawarkan telah melalui inventarisasi dan verifikasi, termasuk penyesuaian dengan ketentuan tata ruang serta legalitas," ucap dia.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat