Poin Penting
  • Kantor Imigrasi Cianjur menaikkan kapasitas pelayanan dari 55 menjadi 150 paspor per hari sejak Oktober 2026
  • Kuota terbagi menjadi 130 via M-Paspor, 10 layanan percepatan, dan 10 fasilitas bebas antre lansia
  • Kebijakan ini menyokong program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan guna menekan risiko TPPO dan TPPM

WartaPurwakarta - Kapasitas pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, Jawa Barat, resmi didongkrak hingga mencapai 150 orang setiap hari sejak Oktober 2026. Penambahan kuota dari yang semula hanya 55 pemohon per hari tersebut merupakan langkah konkret dalam menjalankan program Direktorat Jenderal Imigrasi bertajuk "Imigrasi untuk Rakyat".

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Riky Afrimon di Cianjur, Kamis, menerangkan bahwa porsi terbesar dari total kapasitas anyar tersebut dialokasikan secara daring. Sebanyak 130 kuota dibuka untuk masyarakat melalui aplikasi M-Paspor.

Di samping pendaftaran online, pihak imigrasi mengalokasikan 10 kuota khusus untuk pelayanan percepatan. Sementara itu, 10 kuota sisanya disediakan bagi Layanan Prioritas Ramah HAM, yang memungkinkan warga lanjut usia berumur di atas 60 tahun untuk memperoleh dokumen perjalanan tanpa perlu mengikuti antrean reguler.

Kebijakan peningkatan kuota harian ini dirancang untuk terus berjalan ke depan. "Pelayanan ini diberlakukan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat atau pemohon diminta untuk melengkapi seluruh persyaratan administrasi sebelum mengajukan permohonan paspor," katanya.

Riky memaparkan bahwa lewat program "Imigrasi untuk Rakyat", instansinya bertekad menghadirkan servis keimigrasian prima bagi warga, terutama publik di wilayah Kabupaten Cianjur. Standar kerja tersebut diwujudkan lewat kepatuhan tenggat waktu, pembenahan mutu operasional, serta penegakan prosedur administrasi yang baku.

Tolak ukur layanan bermutu, menurut Riky, tidak hanya bertumpu pada aspek kemudahan dan kecepatan penerbitan dokumen. Faktor kepastian hukum agar setiap pengajuan diproses secara tepat sasaran juga menjadi fokus utama.

Langkah penguatan layanan ini sekaligus menjadi bagian dari agenda strategis di tingkat pusat. "Program tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan 15 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM)," katanya.

Guna menjaga integritas proses tersebut, pemohon diimbau untuk selalu menaati aturan yang berlaku. Setiap berkas permohonan yang diserahkan wajib disertai dokumen identitas dan bukti penunjang lain yang sah secara hukum.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat