- Karang Taruna Kabupaten Bogor menyelesaikan program Sekolah Advokasi di 40 kecamatan dengan membekali hampir 2.000 kader
- Materi pelatihan mencakup advokasi hukum, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak
- Sebagai tindak lanjut, organisasi tersebut membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) sebagai wadah resmi pendampingan masyarakat
WartaPurwakarta - Karang Taruna Kabupaten Bogor menandai babak baru penguatan peran pemuda dengan merampungkan program Sekolah Advokasi di seluruh 40 kecamatan di wilayahnya. Lewat program tersebut, hampir 2.000 kader telah dibekali kemampuan pendampingan dan advokasi sosial guna membantu warga menghadapi berbagai persoalan.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Heri Gunawan, menyampaikan bahwa Sekolah Advokasi dirancang untuk melahirkan kader yang benar-benar memahami dan terampil dalam mendampingi masyarakat. Materi yang diberikan mencakup sejumlah isu strategis, di antaranya advokasi hukum, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak.
"Kita menghadirkan langsung praktisi dalam kegiatan sekolah advokasi itu. Sehingga, para kader yang sudah mengikuti sekolah advokasi diharapkan mampu melakukan advokasi dalam setiap permasalahan masyarakat," ujar Heri.
Program ini, menurut Heri, lahir dari kepedulian organisasinya terhadap berbagai persoalan sosial yang masih membelit masyarakat. Ia menilai, sejumlah masalah warga sebetulnya bisa dituntaskan melalui prosedur dan layanan pemerintah yang sudah tersedia, namun minimnya informasi dan pemahaman soal mekanisme birokrasi kerap menjadi batu sandungan.
"Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat seringkali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat," jelasnya.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah akses layanan kesehatan. Heri mencontohkan program Universal Health Coverage (UHC) yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Ia mencatat, masih banyak masyarakat yang belum paham cara memanfaatkan program tersebut, meski kemudahannya sudah tersedia.
"Pak Bupati Bogor sudah memberikan program UHC yang 100 persen kesehatan gratis, cukup dengan KTP masyarakat bisa mengakses kesehatan tersebut. Diharapkan para kader mampu mengadvokasi itu," paparnya.
Heri pun mendorong para kader yang telah menuntaskan pelatihan untuk tidak berhenti di bangku sekolah advokasi saja. Mereka diminta aktif terjun ke komunitas masing-masing dan menjadi jembatan antara warga dengan layanan serta lembaga yang relevan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Kami berharap, seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat," tegasnya.
Sebagai langkah penguatan keberlanjutan program, Karang Taruna Kabupaten Bogor turut menyiapkan pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Lembaga ini diproyeksikan menjadi wadah formal bagi para kader dalam memberikan konsultasi, pendampingan, sekaligus bantuan advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga," pungkas Heri.
Sumber: Pojok Satu