Poin Penting
  • Penyidikan kasus korupsi pupuk bersubsidi Ciamis menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP sebelum tersangka ditetapkan
  • Modus pelaku menjual pupuk bersubsidi ke pihak tidak berhak sehingga menimbulkan selisih stok yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
  • Kejari Ciamis memastikan proses hukum tidak mengganggu distribusi pupuk ke petani dan harga tetap sesuai HET

WartaPurwakarta - Penyidikan dugaan korupsi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Ciamis kini memasuki tahap krusial. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis menyatakan penetapan tersangka tinggal menunggu rampungnya perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Ciamis, Herris Priyadi, menyampaikan bahwa penyidik sesungguhnya sudah mengantongi kecukupan alat bukti untuk membawa perkara ini ke ranah pengadilan.

"Dalam penyidikan perkara ini, kami telah memiliki minimal dua alat bukti, yaitu keterangan saksi dan ahli. Namun, untuk memastikan perkara ini, kami menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli atau auditor BPKP. Dengan begitu, jumlahnya pasti dan nyata. Setelah mendapatkan hasil kerugian negara tersebut, kami akan segera menetapkan tersangka," ujarnya melalui sambungan seluler, Jumat (2/10/2026).

Perkara ini bermula dari penggeledahan yang dilakukan Kejari Ciamis di sebuah gudang pupuk di Kecamatan Cimaragas pada Februari 2026. Dari hasil penyidikan awal, terungkap bahwa para pelaku menjalankan modus dengan menjual pupuk bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya. Praktik tersebut sekaligus memicu terjadinya selisih stok atau stok opname yang tidak mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk memperkuat pembuktian, tim penyidik telah menggelar serangkaian penggeledahan dan penyitaan di berbagai lokasi strategis. Puluhan saksi dari beragam kalangan pun telah dipanggil dan menjalani pemeriksaan secara intensif.

"Penyidik telah memeriksa puluhan saksi, mulai dari pemilik kios-kios, distributor, pejabat dinas terkait, hingga pihak PT Pupuk Indonesia. Selain mengumpulkan alat bukti, penyidik juga berupaya menelusuri aset-aset guna memulihkan kerugian keuangan negara," tegasnya.

Herris menambahkan, proses hukum berjalan tanpa hambatan berarti. Penyidik hanya dituntut untuk bekerja dengan ketelitian tinggi dan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga objektivitas serta transparansi penanganan perkara.

Penyalahgunaan alokasi pupuk bersubsidi ini dinilai merugikan negara sekaligus masyarakat, khususnya para petani lokal yang semestinya menikmati pupuk dengan harga terjangkau. "Praktik ini secara langsung berpotensi menghambat program strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan," ucap Herris.

Di sisi lain, Kejari Ciamis menegaskan bahwa jalannya penyidikan tidak akan berdampak pada kelancaran distribusi pupuk di lapangan. Koordinasi dengan dinas terkait dan PT Pupuk Indonesia terus dijaga agar pasokan ke petani tidak terganggu.

"Kejari Ciamis menjamin penyidikan ini tidak akan mengganggu penyaluran pupuk kepada para petani. Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait dan PT Pupuk Indonesia. Dengan demikian, distribusi tetap berjalan sebagaimana mestinya dan harga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)," jelas Herris.

Sumber: Harapan Rakyat