Poin Penting
  • Pengedar obat keras tanpa izin resmi terancam pidana hingga 9 tahun berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 435
  • Kejari Cimahi menjalankan program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Desa sebagai upaya pencegahan dini
  • BNN Kota Cimahi menyediakan layanan rehabilitasi gratis bagi siapa pun yang ingin pulih secara sukarela

WartaPurwakarta - Kejaksaan Negeri Kota Cimahi memperketat penanganan kasus peredaran obat keras tertentu (OKT) tanpa izin resmi, dengan menggandeng BNN Kota Cimahi dalam pendekatan yang mencakup edukasi publik, pemantauan, hingga penindakan hukum.

Jaksa Fungsional Kejari Cimahi, Namira Harahap, menyampaikan hal tersebut pada Jumat, 25 September 2026. Ia menegaskan bahwa masih banyak warga yang keliru memahami status hukum obat keras, dan menganggapnya setara dengan narkotika, padahal keduanya diatur dalam regulasi yang berbeda.

"Banyak yang mengira obat keras itu sama dengan narkotika. Padahal aturannya berbeda, dasar hukumnya tersendiri, dan ancaman hukumannya pun tak main-main," kata Namira.

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar diatur secara khusus dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelanggar ketentuan tersebut dapat dikenai hukuman penjara maksimal sembilan tahun.

Namira menambahkan, anggapan sebagian masyarakat bahwa obat keras adalah sesuatu yang lumrah menjadi salah satu tantangan terbesar. Padahal, peredarannya tanpa izin tidak hanya mengancam keselamatan pengguna, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang berat. Karena itu, Kejari Cimahi menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama di samping penindakan.

"Lewat program Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Masuk Desa, para jaksa turun langsung berbicara dengan pelajar, pemuda, hingga warga di lingkungan. Tujuannya sederhana, lebih baik mencegah sejak dini daripada terseret kasus hukum yang prosesnya panjang dan berat," ucapnya.

Sementara itu, BNN Kota Cimahi turut mengambil peran aktif dalam sinergi ini. Penyuluh Narkoba BNN Cimahi, Fitri Nurmalasari, menjelaskan bahwa kolaborasi berjalan secara menyeluruh, mulai dari penyuluhan kepada masyarakat, pengawasan di lapangan, hingga penindakan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Fitri juga menekankan tersedianya jalur pemulihan bagi mereka yang telah terlanjur terjerat permasalahan obat keras.

"Bagi yang sudah terlanjur terjerat, BNN Kota Cimahi menyediakan layanan rehabilitasi gratis. Siapa pun yang ingin berhenti dan pulih bisa datang secara sukarela tanpa biaya sepeser pun," tutur Fitri.

Kedua lembaga itu pun mengimbau seluruh warga agar tidak meremehkan bahaya peredaran obat keras tanpa izin. "Jika melihat peredaran yang mencurigakan, segera laporkan. Kewaspadaan setiap orang adalah benteng paling kuat demi melindungi keluarga dan lingkungan dari bahaya yang tak kasat mata," pungkasnya.

Sumber: Harapan Rakyat