Poin Penting
  • Kejari Subang menerbitkan legal opinion terkait reaktivasi pabrik pakan ikan dan udang PT Perindo di Sukamandi
  • Dokumen hukum diserahkan langsung oleh Kajari Subang Dr. Noordien Kusumanegara kepada Dirut PT Perikanan Indonesia Titik Mustika Sari
  • Pendampingan hukum Datun ini dimanfaatkan PT Perindo untuk membenahi tata kelola bisnis usai temuan BPK

WartaPurwakarta - Rencana pengoperasian kembali pabrik pakan ikan dan udang milik PT Perikanan Indonesia (Perindo) di kawasan Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, resmi mengantongi dokumen pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Negeri Subang.

Dokumen kajian yuridis itu diserahkan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Dr. Noordien Kusumanegara, S.H., M.H., kepada Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Titik Mustika Sari, saat keduanya bertemu di 88 Society Subang, Rabu (4/11/2026).

Penerbitan telaah hukum oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Subang ini ditujukan guna memastikan seluruh tahapan reaktivasi fasilitas produksi tersebut selaras dengan regulasi perundang-undangan sekaligus menguatkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Noordien Kusumanegara, menerangkan bahwa perumusan pandangan hukum ini merupakan respons atas permohonan resmi PT Perikanan Indonesia, menyusul kesepakatan kemitraan perdata dan tata usaha negara yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya.

“Alhamdulillah, berdasarkan permintaan legal opinion dari PT Perindo sekitar satu tahun lalu, yang diawali dengan penandatanganan kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara, kami menerima permohonan untuk memberikan pendapat hukum terkait rencana reaktivasi pabrik di Sukamandi, Subang,” ujar Noordien.

Noordien menegaskan seluruh rangkaian telaah hukum dikerjakan berlandaskan mekanisme serta standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Hasil kajian komprehensif ini diharapkan dapat menjadi pedoman korporasi pelat merah tersebut dalam mengeksekusi langkah strategis berikutnya tanpa keluar dari koridor hukum.

“Alhamdulillah, hari ini sudah selesai dan kami serahkan langsung kepada direkturnya. Ini akan menjadi acuan atau pegangan bagi PT Perindo untuk kembali mengaktifkan pabrik tersebut,” kata Noordien.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Titik Mustikasari, menyatakan bahwa supervisi serta asistensi hukum sangat krusial bagi badan usaha milik negara demi menjamin operasional usaha tetap taat aturan. Langkah ini juga diambil untuk menindaklanjuti serta membenahi sejumlah catatan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bagi Titik, substansi penyusunan dokumen ini terletak pada proses interaksi dan edukasi tata kelola yang terjalin intensif bersama Korps Adhyaksa Subang.

“Jangan sampai legal opinion ini hanya menjadi sekadar kertas yang melegitimasi sebuah BUMN untuk berbisnis. Namun, proses bisnisnya harus ditata dan dituntun terlebih dahulu sebelum dieksekusi dengan benar,” ungkap Titik.

Pihak manajemen PT Perikanan Indonesia turut mengapresiasi kinerja jajaran Kejari Subang di bawah arahan Noordien atas pembedahan aspek yuridis secara mendalam, sehingga setiap aksi korporasi memiliki pijakan hukum yang kokoh.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat