Poin Penting
  • Penyidik menelusuri 17 titik lokasi penambangan tanah merah ilegal di kawasan HGU PG Rajawali Kecamatan Cikaum Subang
  • Kerugian negara sementara diperkirakan mencapai Rp13 miliar selama satu tahun berdasarkan perhitungan internal PG Rajawali
  • Kasus dugaan pungutan liar oleh oknum aparat desa di Parigi Mulia telah dinyatakan lengkap atau P21

WartaPurwakarta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang saat ini mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas penambangan tanah merah secara ilegal di area Hak Guna Usaha (HGU) PG Rajawali, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang. Perkara ini mendapat sorotan serius karena kegiatan penambangan ditengarai sudah berlangsung sekitar satu tahun dan menyebar di 17 titik lokasi berbeda.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Subang menjelaskan bahwa pengambilan tanah merah tersebut dilakukan di atas lahan milik negara yang termasuk dalam kawasan HGU PG Rajawali. Berdasarkan penelusuran awal, material tanah merah yang dikeruk secara ilegal itu kemudian dijual, dan hasilnya diduga mengalir ke kantong pribadi pelaku.

"Persoalannya sebenarnya penambangan liar tanah merah. Pengambilan tanah itu dilakukan di lokasi HGU PG Rajawali yang merupakan aset negara," ungkap Kajari Subang dalam wawancara bersama Pasundan Ekspres.

Tim penyidik Kejari Subang telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan dengan mengikutsertakan sejumlah ahli. Sebanyak 17 titik penambangan sudah diperiksa guna memastikan volume material yang diambil serta tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Dalam proses penyidikan, kejaksaan memanggil ahli pertambangan dan ahli lingkungan. Hasil kajian para ahli tersebut akan dijadikan landasan untuk menghitung besaran kerugian negara. Kejari Subang juga menggandeng ahli keuangan negara, termasuk Prof. Siswanto, untuk membantu melakukan perhitungan secara komprehensif.

Kajari menyebutkan, merujuk pada kalkulasi internal PG Rajawali, kerugian sementara akibat penambangan ilegal itu ditaksir mencapai Rp13 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Meski demikian, angka tersebut belum merupakan hasil perhitungan resmi dari tim penyidik.

"Kalau berdasarkan perhitungan sementara internal PG Rajawali, sekitar Rp13 miliar. Tetapi nanti kami menghitung sendiri dengan melibatkan para ahli," jelasnya.

Perkara ini bermula dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas pengangkutan tanah merah di kawasan tersebut. Setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, penyidik menemukan kegiatan penambangan yang menggunakan alat berat. Kejari Subang memastikan proses penyidikan terus bergulir dan mengajak masyarakat turut mengawal penanganan kasus ini agar kerusakan lingkungan serta potensi kerugian negara tidak kian membesar.

Selain mengusut perkara tambang ilegal, Kajari Subang turut menyoroti kasus dugaan penyalahgunaan pungutan yang melibatkan oknum aparat desa di kawasan Parigi Mulia. Dalam kasus tersebut, diduga terdapat pungutan sebesar Rp800 per meter yang tidak masuk ke kas desa maupun tercatat dalam APBDes, melainkan ditengarai dipakai untuk kepentingan pribadi.

Kajari mengungkapkan bahwa perkara itu telah mencapai tahap P21 atau dinyatakan lengkap. Kejaksaan berencana segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan. Menurutnya, kasus ini menjadi pengingat bagi pemerintah desa agar tidak memanfaatkan kehadiran investasi sebagai celah untuk memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku.

Kejaksaan juga membuka kesempatan bagi investor maupun perusahaan yang merasa dirugikan oleh praktik pungutan tidak resmi untuk melaporkannya dengan menyertakan bukti. Kajari Subang menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tidak semata dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan pencegahan.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat