- Eksekusi pidana kerja sosial pertama di Jawa Barat
- Kolaborasi Kejari, Bapas, dan pemerintah daerah di LKSA Asy‑Syifa
- Penggunaan gelang GPS untuk pemantauan terpidana
WartaPurwakarta - Kejaksaan Negeri Subang bersama Balai Pemasyarakatan Subang melaksanakan eksekusi pidana kerja sosial serta pidana pengawasan pada Selasa, 27 Oktober 2026, di wilayah Kabupaten Subang. Kegiatan ini menjadi yang pertama di provinsi Jawa Barat dan merupakan implementasi Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Noordien Kusumanegara, menyatakan bahwa penerapan pidana kerja sosial menandai pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan Indonesia, yang kini menekankan aspek korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Ia menegaskan, “Pendekatan KUHP baru ini lebih humanis dan bertujuan memberikan pemulihan, baik bagi korban maupun pelaku, agar pelaku nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan lebih baik dan bermanfaat.”
Pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan melalui kerja sama antara Kejari Subang, Bapas Subang, dan pemerintah daerah. Terpidana ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Asy‑Syifa, sebuah yayasan yang berlokasi di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Noordien menambahkan bahwa Kejaksaan bersama Bapas akan melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terpidana terhadap putusan pengadilan.
Kepala Bapas Subang, Tommy Ardy Nugroho, mencatat bahwa kegiatan ini merupakan pengalaman pertama di Kabupaten Subang. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penerapan bentuk pemidanaan baru. “Terpidana yang bersangkutan menyatakan kesiapannya untuk menjalani kewajiban pidana kerja sosial di panti asuhan tersebut,” ujar Tommy.
Untuk memperkuat pengawasan, Bapas menyiapkan gelang pemantau yang dipasang pada kaki terpidana. Perangkat tersebut dilengkapi teknologi GPS, memungkinkan pihak berwenang melacak lokasi secara real‑time. “Kami bisa memantau dan mendeteksi keberadaan yang bersangkutan,” kata Tommy.
Salah satu terpidana, Ubaidilah (57) warga Karawang, yang menjalani pidana kerja sosial, mengaku menerima putusan tersebut dengan lapang dada. Ia sebelumnya terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan. “Saya menerima dengan ikhlas,” ungkap Ubaidilah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Eksekusi pidana kerja sosial ini mencerminkan penerapan ketentuan alternatif hukuman dalam KUHP baru, yang memberi opsi selain pemenjaraan dengan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat