Poin Penting
  • Penyidik Kejari Subang mendalami indikasi keterlibatan oknum aparatur negara dalam aktivitas penambangan di kawasan HGU PG Rajawali II Cikaum Subang
  • Sebanyak 17 titik galian tanah merah ditemukan tersebar di empat desa berdasarkan pemeriksaan lapangan bersama ATR/BPN Kabupaten Subang
  • Tim penyidik telah memeriksa 30 saksi dan menjadwalkan pemeriksaan 21 saksi tambahan untuk memperkuat pembuktian

WartaPurwakarta - Aktivitas penambangan yang diduga bermasalah di area Hak Guna Usaha (HGU) PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, tengah menjadi fokus serius Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang. Tim penyidik saat ini menggali kemungkinan adanya tindak pidana korupsi terkait pengelolaan lahan perusahaan tersebut sepanjang periode 2025 hingga 2026, termasuk menelusuri indikasi keterlibatan oknum aparatur negara.

Penyelidikan yang dilakukan tidak hanya menyasar kegiatan penggalian material tanah merah semata. Kejari Subang juga berupaya mengidentifikasi aktor di balik aktivitas tersebut, menelaah bagaimana pemanfaatan lahan HGU berlangsung, serta menghitung potensi kerugian keuangan negara yang mungkin timbul.

Salah satu temuan krusial yang menjadi perhatian penyidik adalah teridentifikasinya 17 titik galian tanah merah di sejumlah blok dalam kawasan HGU PG Rajawali II. Aktivitas ini mencuat ke permukaan setelah warga setempat melaporkan adanya dugaan polusi udara yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan tersebut.

Kepala Kejari Subang, Noordien Kusumanegara, menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap mengumpulkan serta menguji alat bukti guna memastikan apakah unsur tindak pidana korupsi benar-benar terpenuhi dalam perkara ini.

"Ini masih didalami untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan lahan tersebut," kata Noordien.

Aspek yang turut ditelusuri secara mendalam adalah kemungkinan keterlibatan oknum penyelenggara negara. Meski begitu, penyidik belum membuka identitas pihak yang dicurigai dan belum menetapkan tersangka. Dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti yang sah secara hukum.

Kejari Subang menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan diarahkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kegiatan penambangan, tata kelola lahan, serta pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas di kawasan HGU tersebut.

Perkara ini menarik perhatian publik lantaran penggalian berlangsung di area HGU perusahaan perkebunan dan diduga berdampak terhadap lingkungan. Namun, kepastian soal pelanggaran hukum maupun pihak yang harus bertanggung jawab masih bergantung pada hasil penyidikan.

Guna memperkuat pembuktian, tim penyidik telah memeriksa 30 saksi yang berasal dari PT PG Rajawali II di Cirebon, Unit Usaha PG Subang, serta mitra yang terlibat dalam pengelolaan HGU PG Unit Subang. Pemeriksaan terhadap 21 saksi tambahan juga dijadwalkan berlangsung pada pekan ini, sehingga total saksi yang menjadi sasaran pemeriksaan mencapai 51 orang.

Melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, penyidik berupaya mengurai informasi seputar mekanisme penggalian, sistem pengelolaan lahan, serta relasi antar pihak yang terlibat dalam kegiatan di kawasan HGU.

Penyidikan ini didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-06/M.2.28/Fd.2/07/2026 tertanggal 30 Juli 2026. Menurut Noordien, perkara ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas penambangan yang diduga mencemari udara.

Temuan 17 titik galian diperoleh melalui pemeriksaan lapangan bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kabupaten Subang dan diperkuat oleh data citra satelit. Lokasi galian tersebar di empat desa, yakni Desa Pasir Muncang, Desa Gandasari, Desa Mekarsari, dan Desa Tanjungsari Barat.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat