- Kejari Subang memeriksa 30 saksi terkait dugaan korupsi pengelolaan HGU PT PG Rajawali II periode 2025-2026
- Tim penyidik menemukan 17 titik penambangan tanah merah ilegal di area HGU berdasarkan data lapangan dan citra satelit
- Sebanyak 21 saksi tambahan serta sejumlah ahli lintas bidang dilibatkan untuk melengkapi alat bukti
WartaPurwakarta - Proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II terus bergulir di Kejaksaan Negeri Subang. Fokus pengusutan tertuju pada kawasan perkebunan di Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, untuk kurun waktu 2025 hingga 2026, khususnya terkait praktik pengerukan tanah merah yang dinilai merusak lingkungan sekaligus menggerus keuangan negara.
Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Noordien Kusumanegara, menerangkan bahwa 30 orang saksi telah dimintai keterangan. Pihak-pihak yang diperiksa meliputi jajaran PT PG Rajawali II Cirebon, Unit Usaha PG Subang, dan mitra kerja pengelola kawasan tersebut.
Guna melengkapi berkas perkara, korps adhyaksa mengagendakan pemanggilan terhadap 21 saksi berikutnya sepanjang pekan ini.
"Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-06/M.2.28/Fd.2/07/2026 tertanggal 30 Juli 2026. Perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas penambangan di area HGU PT PG Rajawali II yang diduga menimbulkan polusi udara," terang Noordien.
Berdasarkan hasil temuan awal di lapangan, jaksa mencurigai adanya andil dari oknum aparatur sipil maupun penyelenggara negara dalam pusaran penambangan liar tersebut.
"Ini masih didalami untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan lahan tersebut," kata Noordien.
Berbagai pakar turut digandeng guna memperkuat pembuktian perkara, mulai dari spesialis kerusakan lingkungan dan pertambangan, pemerhati lingkungan hidup, auditor akuntan publik, ahli penghitungan kerugian keuangan negara, petugas ATR/BPN Subang, hingga ahli hukum pidana.
Saat menggelar cek fisik bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kabupaten Subang, penyidik memverifikasi keberadaan 17 lokasi galian tanah merah pada area HGU PT PG Rajawali II, yang juga diperkuat melalui rekaman citra satelit. Sebaran area tambang tersebut mencakup Desa Pasir Muncang, Desa Gandasari, Desa Mekarsari, serta Desa Tanjungsari Barat.
Untuk area Desa Pasir Muncang, Noordien merinci titik kerukan terdeteksi di Blok Batu Goong, Pasirbanteng, Pasirjati, dan Rawagabus. Titik galian di Desa Gandasari terpantau di Blok Bugel, Siki, serta Tanjungjaya.
"Adapun di Desa Mekarsari, titik galian teridentifikasi di Blok Karangtanjung. Satu titik lainnya berada di Blok Kosedan, Desa Tanjungsari Barat," jelasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Belasan titik galian tersebut menjadi materi utama penyidikan guna menelusuri legalitas pemanfaatan tanah serta menghitung potensi kebocoran anggaran negara. Hingga saat ini, pihak kejaksaan belum merilis taksiran nominal kerugian negara maupun penetapan tersangka karena serangkaian keterangan ahli dan alat bukti pendukung masih dikumpulkan.
Noordien memastikan penanganan perkara bakal berjalan profesional, terbuka, berintegritas, dan tunduk pada koridor aturan hukum. Sikap tegas dipastikan menyasar para pelaku kejahatan rasuah pada sektor pertambangan yang merusak kelestarian alam.
"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memberantas praktik mafia tambang, khususnya di Kabupaten Subang," tutur Noordien.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat