- Kejati Jabar menahan dua tersangka korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Indramayu TA 2022-2025 senilai Rp18,79 miliar
- Tersangka S kini menjabat Wakil Bupati Indramayu, sebelumnya menjabat Ketua DPRD Indramayu saat tindak pidana berlangsung
- Tersangka ketiga berinisial AF batal diperiksa setelah penasihat hukumnya menyerahkan surat keterangan dokter
WartaPurwakarta - Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu untuk Tahun Anggaran 2022-2025, yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18,79 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, menyampaikan di Bandung, Rabu, bahwa keduanya ditahan seusai menjalani pemeriksaan intensif selama sekitar enam jam di Kantor Kejati Jabar, Kota Bandung. Tersangka pertama adalah mantan Ketua DPRD Indramayu berinisial S, yang kini menduduki jabatan Wakil Bupati Indramayu. Satu lagi adalah mantan Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Indramayu berinisial IH.
Tersangka ketiga, Sekretaris DPRD Indramayu berinisial AF, tidak jadi diperiksa dan ditahan pada hari yang sama. Penundaan itu terjadi setelah penasihat hukumnya menyerahkan surat keterangan dokter sekaligus mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan.
"Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih enam jam, penyidik melakukan penahanan terhadap tsk S dan tsk IH di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 21 Oktober 2026 sampai dengan 9 November 2026," ujar Cahya.
Penahanan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penahanan tertanggal 21 Oktober 2026 untuk kepentingan penyidikan.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik korupsi ini berawal pada September 2021. Saat itu, tersangka S selaku Ketua DPRD Indramayu secara sepihak menginisiasi kenaikan pagu anggaran tunjangan perumahan dan transportasi untuk tahun anggaran 2022, tanpa dilengkapi dokumen pendukung dan sebelum proses penilaian rekayasa atau appraisal ulang dilaksanakan.
Akibat langkah tersebut, tunjangan perumahan bulanan melonjak drastis menjadi Rp30.000.000 untuk ketua, Rp28.500.000 untuk wakil ketua, dan Rp27.000.000 untuk anggota DPRD. Adapun tunjangan transportasi ditetapkan Rp25.000.000 bagi ketua, Rp20.000.000 bagi wakil ketua, dan Rp17.000.000 bagi anggota per bulan.
Tersangka S kemudian memerintahkan IH selaku Plt Sekretaris DPRD untuk melakukan penilaian yang bersifat formalitas belaka. Pada evaluasi tahun 2023, Kantor Jasa Penilai Publik Latief, Hanif dan Rekan ditunjuk sebagai penilai. Dalam proses itu, tersangka AF diduga menyusun surat yang ditandatangani tersangka S dengan merekayasa draf besaran tunjangan, yakni menaikkannya secara melawan hukum sebesar 15 persen dari hasil riil penilaian KJPP.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penambahan 15 persen itu disengaja untuk mengakomodasi pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, padahal secara regulasi PPh 21 merupakan kewajiban pribadi penerima tunjangan dan tidak boleh dibebankan kepada APBD.
Audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat menyimpulkan bahwa persekongkolan para tersangka mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp18,79 miliar.
Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Subsidiair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dengan ancaman pidana penjara maksimal.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat