- Kelurahan Cilendek Barat menerapkan sistem jemput bola untuk perekaman dan aktivasi IKD hingga malam hari
- Kota Bogor ditunjuk sebagai wilayah percontohan percepatan digitalisasi bantuan sosial
- Warga yang sudah mengaktifkan IKD dapat mengusulkan penerima bansos secara mandiri lewat aplikasi Perlinsos
WartaPurwakarta - Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, tengah menggencarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus mendorong penerapan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan administrasi kependudukan dan mendukung pembaruan data penerima bantuan sosial.
Sosialisasi program tersebut digelar di Aula Kelurahan Cilendek Barat dengan menghadirkan perwakilan perangkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta sejumlah jurnalis.
Lurah Cilendek Barat, Otong Soekandar, memaparkan profil wilayahnya yang merupakan satu dari 16 kelurahan di Kecamatan Bogor Barat. Wilayah ini membentang seluas 174,8 hektare, mencakup 18 rukun warga (RW) dan 78 rukun tetangga (RT). Jumlah penduduk tercatat sebanyak 21.130 jiwa, terdiri dari 10.572 laki-laki dan 10.558 perempuan, yang tersebar dalam 6.960 kepala keluarga (KK).
Otong menegaskan komitmen pihak kelurahan untuk menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap tanggap terhadap kebutuhan warga, termasuk saat menghadapi beragam karakter dan dinamika di lapangan.
"Sebagai pelayan masyarakat, kami senantiasa berani menghadapi berbagai karakter warga. Sekalipun ada dinamika atau emosi, kami tidak boleh terpancing. Kami tetap mengedepankan pelayanan prima," ungkap Otong.
Guna memperluas cakupan layanan, kelurahan menerapkan pendekatan jemput bola dalam proses perekaman dan aktivasi IKD. Petugas turun langsung ke lingkungan warga, bahkan pada malam hari, untuk melayani masyarakat yang tidak sempat mengunjungi kantor kelurahan pada jam kerja.
"Kami lakukan jemput bola ke wilayah-wilayah. Bahkan seperti semalam, petugas kami melayani warga hingga pukul 24.00 WIB di RW 16. Ini bentuk niat kami membantu warga yang tidak memiliki waktu datang ke kantor kelurahan pada jam kerja," jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil Kota Bogor, Rully Hasanul Basri, mengungkapkan bahwa Kota Bogor ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan untuk percepatan dan perluasan digitalisasi bantuan sosial.
Rully menjelaskan, pengintegrasian data kependudukan dengan sistem perlindungan sosial diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos. Pemutakhiran data diperlukan guna mengidentifikasi ketidaksesuaian informasi, termasuk perbedaan domisili maupun data kepemilikan aset.
"Transformasi dari KTP fisik ke IKD menjadi kunci. Melalui integrasi aplikasi Perlinsos, masyarakat kini bisa mengusulkan bansos secara mandiri dari smartphone masing-masing setelah melakukan aktivasi IKD melalui petugas," terang Rully.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurut Rully, warga yang telah mengaktifkan IKD dapat turut mengusulkan masyarakat lain yang membutuhkan bantuan melalui mekanisme dalam sistem tersebut. Kelompok yang menjadi prioritas perhatian meliputi warga kurang mampu, lanjut usia, serta penyandang disabilitas yang belum menerima bantuan sosial.
Rully menambahkan, sistem digital yang tersedia menyediakan proses pemeriksaan awal terhadap identitas dan potensi kelayakan calon penerima. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, masyarakat atau pihak yang membantu dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi.
"Proses verifikasi wajah dan kelayakan kini sangat cepat, tidak sampai satu menit sudah keluar potensi hasilnya," terang Rully.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat