- Kemendagri minta perbaikan uraian tugas dan penyusunan Anjab‑ABK sebelum penggabungan 14 OPD
- Konsultasi 13 Oktober 2026, target selesaikan Ranperda 5 November 2026, harmonisasi 14 hari kerja
- Implementasi bertahap mulai 2027, fokus pada 3‑4 OPD awal seperti integrasi Bappeda‑BP2D, Pariwisata‑Dispora, dan lain‑lain
WartaPurwakarta - Kemendagri menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menajamkan penjabaran tugas, posisi, serta prosedur kerja unit baru sebelum melanjutkan rencana penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam siaran pers yang dirilis pada hari Kamis, Ketua Pansus XX DPRD Jawa Barat, Edi Askari, menyampaikan bahwa kementerian tersebut menuntut Pemerintah Daerah menyelesaikan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi seluruh entitas yang akan digabung.
"Pada prinsipnya persyaratan teknis penggabungan OPD telah memenuhi ketentuan perundang‑undangan, namun Kemendagri memberi catatan penting terkait penajaman uraian tugas dan penyusunan Anjab-ABK (analisis jabatan-analisis beban kerja," ujar Edi Askari.
Arahan teknis itu disampaikan saat Pansus XX mengadakan konsultasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026. Pertemuan tersebut bertujuan memastikan rancangan penataan kelembagaan daerah berlandaskan dasar hukum yang memadai.
Selain itu, Kemendagri mengingatkan agar pembentukan Badan Pengelola Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan peraturan keuangan daerah, khususnya Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
"Kami bersama akademisi terus menyelaraskan argumen yuridis dan fungsional agar pembentukan badan aset tidak memicu tumpang tindih kewenangan," kata Edi.
Menanggapi arahan tersebut, Pansus XX menargetkan penyelesaian pembahasan Rancangan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada 5 November mendatang. Selanjutnya, dokumen akan menjalani proses harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan Kemendagri selama 14 hari kerja.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Implementasi penataan kelembagaan baru direncanakan dimulai pada tahun 2027 dengan pendekatan bertahap. Pada fase pertama, tiga hingga empat OPD yang telah siap secara teknis akan mengalami integrasi, sebelum dilanjutkan ke seluruh 14 unit.
Daftar penggabungan meliputi integrasi Bappeda dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta penyatuan Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Bina Marga. Penggabungan lainnya mencakup Dinas Lingkungan Hidup yang akan diperkaya unsur Tata Ruang, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang akan digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang akan menjadi bagian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat