Poin Penting
  • Kemendagri menolak memberikan rekomendasi pinjaman Pemprov Jabar senilai Rp3,4 triliun kepada PT SMI karena tidak tercantum dalam dokumen perencanaan
  • Penolakan ini berdampak pada rancangan Perubahan APBD 2026 yang harus disesuaikan kembali dari sisi pembiayaan dan belanja
  • Banggar DPRD Jabar belum mengambil sikap dan masih menunggu penjelasan resmi dari pihak eksekutif

WartaPurwakarta - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminjam dana sebesar Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) gagal mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri. Penolakan rekomendasi ini tertuang dalam hasil evaluasi Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketua Komisi I yang juga menjabat anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengonfirmasi hal tersebut di Bandung pada Jumat. Ia menyatakan bahwa tembusan dokumen evaluasi Kemendagri sudah diterima oleh pimpinan DPRD maupun Banggar.

"Iya, begitu. Tidak mendapatkan rekomendasi Kemendagri karena tidak ada dalam perencanaan. Melalui pimpinan DPRD, kami di Banggar sudah mendapatkan tembusan," katanya.

Rahmat menjelaskan, alasan utama Kemendagri tidak merestui pinjaman tersebut adalah karena rencana utang itu tidak termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akibatnya, komponen penerimaan pembiayaan utang daerah senilai Rp3,4 triliun yang diselipkan Pemprov Jabar ke dalam rancangan Perubahan APBD 2026 harus dikaji ulang.

Sebelum evaluasi Kemendagri keluar, Pemprov Jabar memasukkan rencana pinjaman itu sebagai bagian dari penerimaan pembiayaan utang daerah yang pada APBD awal sama sekali tidak dianggarkan. Dalam draf Perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah dipatok Rp27,85 triliun, sementara alokasi belanja daerah mencapai Rp30,82 triliun. Adapun total penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,59 triliun, yang bersumber antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pengembalian pinjaman daerah, serta rencana utang Rp3,4 triliun yang kini ditolak.

Dengan gugurnya rekomendasi pinjaman tersebut, Pemprov Jabar perlu merancang ulang sumber pembiayaan sekaligus menyesuaikan pos belanja dalam rancangan anggaran perubahan.

Sementara itu, Rahmat menegaskan bahwa Banggar DPRD Jabar belum mengambil langkah apa pun dan masih menanti klarifikasi dari pihak eksekutif.

"Pimpinan DPRD sedang mengonfirmasi dan kami di Banggar sedang menunggu. Kami di Banggar belum bersikap, sedang menunggu dari pihak eksekutif, mungkin sampai akhir pekan ini," ujarnya.

Menurut Rahmat, tindak lanjut atas evaluasi Kemendagri perlu dibicarakan bersama antara legislatif dan pemerintah provinsi sebelum penyesuaian terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 dilakukan. Langkah tersebut dinilai penting agar rencana penerimaan pembiayaan maupun belanja daerah tetap sejalan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat