Poin Penting
  • Sebanyak 63.789 pekerja dilaporkan terkena PHK selama Januari-September 2026 berdasarkan data sistem JKP Kemnaker
  • Jawa Barat menempati posisi teratas dengan 13.044 pekerja terdampak, disusul Banten 7.733 dan Jawa Timur 6.154
  • Data PHK melalui proses deduplikasi kondisional berbasis NIK dan tanggal PHK untuk menghilangkan laporan ganda

WartaPurwakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data yang menunjukkan 63.789 pekerja tercatat melaporkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga September 2026. Angka tersebut dihimpun dari laporan yang diterima melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Data yang dipublikasikan lewat platform Satu Data Kemnaker dan diakses pada Minggu (11/10) itu merekam jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dalam sembilan bulan pertama tahun berjalan.

Dari persebaran geografis, Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi. Jumlah pekerja terdampak di wilayah ini mencapai 13.044 orang. Banten menyusul di posisi kedua dengan 7.733 pekerja, sementara Jawa Timur berada di urutan ketiga dengan 6.154 pekerja.

Dua provinsi lain yang melengkapi lima besar adalah Jawa Tengah dengan 5.585 pekerja dan DKI Jakarta yang mencatatkan 4.587 pekerja terkena PHK.

Kemnaker menjelaskan bahwa laporan yang masuk ke sistem JKP tidak serta-merta dijadikan data statistik. Seluruh laporan terlebih dahulu melewati proses deduplikasi kondisional dengan mempertimbangkan jarak waktu antarcatatan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kecocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta tanggal terjadinya PHK guna mengidentifikasi kemungkinan pelaporan berulang dari individu yang sama.

Jika ditemukan beberapa catatan PHK atas nama pekerja yang sama dengan selang waktu kurang dari enam bulan, catatan tersebut diklasifikasikan sebagai duplikasi dan dikeluarkan dari perhitungan statistik agar tidak terhitung lebih dari sekali.

Kemnaker juga menyampaikan bahwa angka dalam publikasi terbaru berpotensi berbeda dibandingkan data yang dirilis pada periode sebelumnya. Perbedaan ini bisa muncul akibat pembaruan atau pengolahan ulang terhadap data yang telah tersedia. Oleh sebab itu, selisih angka antarperiode publikasi tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai perubahan riil jumlah pekerja yang terkena PHK.

Informasi mengenai tanggal batas pengambilan data (cut-off) dan waktu pembaruan perlu dicermati ketika membandingkan angka antarperiode. Kemnaker menegaskan bahwa setiap perbandingan data PHK dari berbagai publikasi harus mempertimbangkan periode pencatatan serta proses pemutakhiran yang diberlakukan agar tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Sumber: Pojok Satu