Poin Penting
  • Pemerintah Kabupaten Bogor menaikkan tarif air tanah menjadi Rp 3.300 per m³, naik 120 % dari tarif sebelumnya
  • Ketua ASRIM Triyono Prijosoesilo memperingatkan bahwa kenaikan PAT dapat menambah biaya produksi, memicu kenaikan harga, dan menurunkan penjualan
  • Bupati Rudy Susmanto menyatakan kesiapan mengevaluasi kebijakan setelah mendengar aspirasi pelaku usaha

WartaPurwakarta - Triyono Prijosoesilo, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM), menilai kebijakan peningkatan Pajak Air Tanah (PAT) yang diterapkan di Kabupaten Bogor akan menambah beban biaya bagi produsen minuman ringan. Menurutnya, tarif baru yang mencapai Rp 3.300 per meter kubik, naik 120 % dibandingkan tarif lama Rp 1.500, dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. "Apalagi itu dilakukan terhadap industri-industri minuman ringan yang berada di daerah wisata yang merupakan market yang bagus untuk penjualan minuman ringan ini," ujarnya.

Triyono menambahkan, jika biaya produksi naik, produsen terpaksa menaikkan harga jual produk, yang pada gilirannya dapat menurunkan daya beli konsumen. Ia memperkirakan wisatawan yang harus mengeluarkan lebih banyak untuk akomodasi dan makanan kemungkinan akan menyesuaikan pengeluaran lain, termasuk memilih minuman yang lebih murah atau tidak berkemasan. “Jika harga jual produk kami naik, itu akan berdampak di tingkat restoran dan hotel-hotel yang menjadi pangsa pasar kami. Ini secara tidak langsung bisa berdampak ke penjualan produk minuman ringan,” katanya.

Secara prinsip, ASRIM menginginkan tidak ada kenaikan tarif, atau jika ada, harus berada pada level yang tidak memberatkan. Asosiasi tersebut telah mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bogor, untuk meminta keringanan. “Proses diskusi masih berlanjut dengan Pemda sampai saat ini dan memang masih belum selesai dan diskusinya masih on going. Tidak hanya dengan Pemkab Bogor, ASRIM juga mengalami hal yang sama dari beberapa pemda yang lain,” jelasnya. Ia menilai langkah kenaikan PAT kemungkinan besar dipicu kebutuhan dana daerah. “Ini kelihatannya karena kebutuhan pemda untuk mencari sumber pendanaan daerah,” tambahnya.

Menanggapi keluhan industri, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan kesediaan pemerintah daerah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. “Segala hal kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi, kalau ada kebijakan yang sudah ditetapkan, lalu ada aspirasi dari pelaku usaha dan ada ketidaknyamanan dari para investor, maka kita bisa mengevaluasinya,” kata Susmanto.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah menjadi dasar penetapan tarif baru, yang dinilai oleh pelaku industri sebagai faktor utama peningkatan biaya produksi dan potensi penurunan penjualan di wilayah wisata seperti Kabupaten Bogor.

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat