Poin Penting
  • Buky Wibawa menyayangkan aksi penurunan dan pembalikan foto Wapres Gibran oleh massa audiens
  • Pimpinan DPRD Jabar menegaskan tindakan tersebut berlangsung spontan di luar kendali dan bukan arahan dewan
  • Pihak dewan mengirimkan surat resmi kepada koordinator aksi untuk meminta klarifikasi terbuka

WartaPurwakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melayangkan kekecewaan atas insiden penurunan serta pembalikan pigura Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar). Peristiwa tersebut berlangsung saat kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Sipil Jawa Barat menggelar audiensi pada Kamis (13/11/2026).

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menduga bakal ada aksi simbolis tersebut di tengah pertemuan.

"Saya menyayangkan aksi itu, memang keliatan ada yang bawa figura dan tidak membalikan. Jadi aksi-aksi simbolis seperti itu, kami tidak sampai sekali tidak tahu. Jadi itu sepontan," ujarnya.

Menurut penuturan Buky, audiensi tersebut awalnya hanya diagendakan untuk 25 peserta. Namun, jumlah massa yang hadir melonjak pesat menjadi 63 orang, bahkan membengkak hingga mencapai 76 orang. Buky menerima rombongan tersebut bersama Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan guna mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Meski berniat menyambut kedatangan tamu secara terbuka, Buky menilai tindakan terhadap lambang pejabat negara tersebut berada di luar batas kendali pimpinan dewan dan sepenuhnya merupakan perbuatan individu dari kelompok massa.

"Tetapi tentu saja saya sangat menyayangkan peristiwa itu. Itu menjadi tanggungjawab orang perorang, dari rombongan yang kemarin datang kesini. Jadi kalau mau minta klarifikasi, kordinatornya kemarin yang sampai ke saya adalah Pak Andri Kanta Prawira," tegasnya.

Buky menyatakan bahwa DPRD Jawa Barat tetap berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 55 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, pemajangan maupun pencopotan atribut resmi kenegaraan wajib mengikuti landasan formal kenegaraan.

"Makanya harus minta klarifikasi kembali ke kordinator rombongan yang kemarin. Karena kalau secara hukum penurunan foto ini, kami menunggu keputusan formal. Pemasangan foto Presiden ataupun Wakil Presiden RI, DPRD Jawa Barat mengacu pada UU no 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pasal 55 terkait penempatan atau pemasangan photo," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sikap etis dewan melarang adanya tindakan pelepasan foto pimpinan negara tanpa adanya landasan resmi pemakzulan atau kemunduran dari jabatan. Langkah klarifikasi dinilai mendesak guna memelihara kondusivitas keamanan dan ketertiban di ranah daerah.

"Makanya kami melakukan pertemuan ini sebagai klarifikasi. Apalagi kita di daerah sangat ingin menjaga situasi kondusif, terutama di Jawa Barat terhadap pristiwa yang terjadi di Jakarta," tuturnya.

Klarifikasi dari pihak penyelenggara aksi dituntut agar dilakukan secara transparan di ruang publik demi meluruskan persepsi masyarakat yang menuding pimpinan dewan membiarkan aksi tersebut.

"Karena kita tidak tahu kemarin cukup banyak orang yang hadir. Kami tidak sempat mengontrol secara detail gitu ya. Dari peristiwa kemarin, kami akan berkirim surat untuk meminta klarifikasi, kami akan menanyakan peristiwa tidak mengenakkan itu, karena masyarakat menudingnya ke pimpinan DPRD karena kebetulan saya menerima dan itu kewajiban kami menerima kalau ada di tempat," ungkapnya.

Buky memastikan surat permohonan penjelasan tersebut segera dikirimkan dalam format dokumen digital kepada perwakilan koordinator massa.

"Nanti kita lihat bagaimana respon dari tim masyarakat sipil Jawa Barat yang kemarin melakukan audensi disini," tutupnya.

Sumber: Pojok Satu