- Komisi I DPRD Jabar berkomitmen mempertahankan anggaran KPID meski ada kebijakan efisiensi fiskal
- KPID Jabar sempat terancam tidak menerima gaji selama dua bulan akibat persoalan alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Komisi I mengalihkan anggaran dari Sekretariat DPRD untuk menutupi kebutuhan KPID
WartaPurwakarta - Komisi I DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal alokasi anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat supaya tidak terpangkas akibat kebijakan penghematan fiskal. Langkah ini dinilai krusial agar fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran di wilayah tersebut tetap berjalan optimal.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat di Cimahi, Senin.
Rafael menekankan bahwa lembaga penyiaran daerah memiliki posisi strategis dalam menjaga mutu informasi yang sampai ke masyarakat sehingga dukungan pendanaan terhadap KPID tidak boleh dikesampingkan.
"Kami di Komisi I senantiasa berjuang keras supaya di tengah efisiensi anggaran, KPID jangan dikurang-kurangi anggarannya," kata Rafael.
Legislator itu juga mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, KPID Jawa Barat sempat berada dalam situasi sulit karena terancam tidak memperoleh pembayaran gaji selama dua bulan. Persoalan itu muncul akibat kendala dalam distribusi alokasi anggaran.
Guna menyelesaikan masalah tersebut, Komisi I menggelar pembahasan intensif hingga larut malam. Solusi yang ditempuh adalah memindahkan sebagian pos anggaran dari Sekretariat DPRD untuk menutup kebutuhan operasional KPID.
"Tahun kemarin terancam tidak digaji selama dua bulan. Kami bertempur sampai malam akhirnya anggaran dari Sekretariat DPRD kami geser ke KPI," ujarnya.
Rafael menyebut upaya tersebut mencerminkan keseriusan pihak legislatif dalam menjamin keberlangsungan KPID sebagai lembaga yang bertugas mengawasi sekaligus membina ekosistem penyiaran di Jawa Barat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurutnya, ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan KPID menjalankan fungsi pengawasan terhadap konten siaran serta mendorong peningkatan profesionalisme pelaku penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Selain aspek pengawasan, KPID juga mengemban tanggung jawab dalam memperkuat konten lokal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor penyiaran, dan memastikan kualitas informasi yang diterima publik tetap terjaga.
Rafael berharap kebijakan penganggaran daerah ke depan tetap menempatkan dukungan terhadap KPID sebagai prioritas sehingga lembaga tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara berkesinambungan di era transformasi digital.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat