Poin Penting
  • Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menindaklanjuti tuntutan unjuk rasa mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi
  • Legislator Kepler Sianturi mendesak Pemkot Tasikmalaya merealisasikan regulasi LP2B demi menahan laju alih fungsi lahan
  • Tuntutan mahasiswa mencakup pembenahan irigasi, bantuan bibit tepat sasaran, hingga transparansi harga komoditas pangan

WartaPurwakarta - Parlemen Kota Tasikmalaya mendesak pemerintah kota setempat segera mengambil tindakan konkret guna membendung ancaman penyusutan areal persawahan produktif. Sikap tegas legislatif tersebut mengemuka menyusul aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi pada Rabu (23/9/2026).

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, menilai suara yang dibawa para mahasiswa merupakan potret riil dari keresahan kaum tani di akar rumput. Persoalan sektor agraris di daerah dinilai bukan semata-mata mengenai target kuantitas pangan, melainkan kelangsungan tata kelola pengairan dan kesejahteraan petani itu sendiri.

”Pemerintah Kota Tasikmalaya harus segera merespons tuntutan mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Apa yang mereka sampaikan merupakan aspirasi masyarakat yang harus kita respons dan perjuangkan,” kata Kepler saat memberikan keterangan kepada awak media, Minggu (27/9/2026).

Penerapan regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi salah satu sorotan utama dalam unjuk rasa tersebut. Menurut Kepler, pesatnya pembangunan kompleks hunian serta fasilitas komersial secara masif kian menggerus tanah pertanian potensial. Keberadaan payung hukum yang tegas dinilai sangat mendesak agar kawasan hijau tidak terus tergilas roda pembangunan.

”LP2B harus segera direalisasikan di Kota Tasikmalaya. Lahan-lahan produktif semakin menyempit karena pembangunan yang terus berkembang, salah satunya pembangunan perumahan,” tutur Kepler.

Selain mendorong penerbitan Peraturan Wali Kota terkait LP2B, mahasiswa melayangkan serangkaian tuntutan penting lain kepada pemangku kebijakan. Tuntutan tersebut mencakup optimalisasi fungsi pengawasan oleh pihak legislatif, percepatan perbaikan jaringan irigasi oleh Dinas PUTR, distribusi bibit tanaman secara akurat, hingga penjagaan stabilitas nilai jual komoditas pangan oleh dinas yang membidangi perdagangan serta pertanian.

Guna mencegah manipulasi nilai jual yang merugikan para petani, Diskominfo turut didorong menyediakan wadah pantauan harga berbasis waktu nyata.

Kepler menegaskan dewan berkomitmen mengawal setiap poin aspirasi mahasiswa hingga ke meja pimpinan parlemen daerah untuk ditindaklanjuti oleh dinas teknis terkait.

“Kami juga mendorong OPD terkait agar segera melakukan eksekusi nyata demi menyelamatkan masa depan pertanian Kota Tasikmalaya,” kata Kepler.

Sumber: Harapan Rakyat