- Komisi III DPRD Jabar mengevaluasi capaian pendapatan daerah dan kinerja BUMD di Kabupaten Cirebon
- Angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) masih tinggi sehingga capaian PKB diperkirakan hanya sekitar 90 persen
- Bank BJB dinilai perlu mendorong penghimpunan Dana Pihak Ketiga karena rasio LDR masih menjadi catatan
WartaPurwakarta - Kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, Rabu (16/9/2026), menyoroti pencapaian target pendapatan daerah sekaligus optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Jajang Rohana, menyampaikan hal tersebut saat meninjau sejumlah mitra kerja pemerintah daerah.
Peninjauan pertama diarahkan ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Cirebon guna memantau perkembangan pendapatan dari sektor pajak setelah penetapan APBD Perubahan. "Kami memantau perkembangan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pasca-penetapan APBD Perubahan, kami berharap target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Namun, tantangan terberat saat ini ada pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) masih cukup tinggi," ujar Jajang Rohana.
Jajang memperkirakan capaian PKB berpotensi berada di kisaran 90 persen. Kondisi itu disebutnya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi seluruh P3D di Jawa Barat agar kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan tepat waktu terus meningkat.
Usai meninjau P3D, Komisi III DPRD Jabar mengevaluasi kinerja Kantor Wilayah III Bank BJB Kabupaten Cirebon. Meski kinerja tercatat tumbuh, Komisi III memberikan catatan khusus terkait Loan to Deposit Ratio (LDR). "Secara keseluruhan ada peningkatan kinerja, namun catatan kami untuk daerah adalah mengenai LDR. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun masih relatif kecil dibandingkan penyaluran kreditnya. Ke depan, Bank BJB harus mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyimpan dananya di BJB," jelasnya.
Jajang menegaskan, Bank BJB memiliki keunggulan kompetitif berupa dukungan fasilitas penuh (backbone) dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Karena itu, BJB diharapkan tampil lebih tangguh dan tidak kalah bersaing dengan bank-bank nasional lainnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPRD Jabar menekankan pentingnya memaksimalkan seluruh potensi mitra kerja, mulai dari layanan Samsat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga BUMD di bawah naungan Biro BIA.
Sumber: Pojok Satu