- Komisi III DPRD Jabar menyisir potensi penerimaan daerah agar APBD 2027 tepat sasaran
- Peninjauan dilakukan langsung di P3D Wilayah Kabupaten Bekasi pada Selasa, 27 Oktober 2026
- Pembahasan Ranperda APBD 2027 melibatkan Bapenda, BPKAD, DPMPTSP, dan jajaran Setda Jabar
WartaPurwakarta - Upaya memastikan anggaran daerah berdampak langsung pada kesejahteraan warga ditempuh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui inventarisasi potensi penerimaan dan penguatan tata kelola fiskal sejak dini.
Langkah pengawasan tersebut dipaparkan Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, H. Jajang Rohana, S.Pd.I, di sela peninjauan ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bekasi, Selasa (27/10/2026).
"Kunjungan kerja dan pembahasan bersama mitra ini sangat krusial untuk memetakan secara presisi potensi pendapatan daerah, efisiensi pengelolaan keuangan dan aset, serta strategi peningkatan investasi. Kita ingin memastikan bahwa penyusunan APBD Tahun 2027 dirancang secara efektif, akuntabel, dan betul-betul relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat Jawa Barat," ujar Jajang Rohana.
Jajang menegaskan, pemantauan langsung ke unit teknis pendapatan serta diskusi mendalam dengan jajaran dinas menjadi bagian dari pengawalan legislatif atas siklus penganggaran 2027 guna memacu denyut ekonomi daerah.
"Tentu hal ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penyusunan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel," ucap Jajang.
Rangkaian kunjungan tersebut dilanjutkan dengan rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rapat koordinasi ini digelar khusus untuk mendalami Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Adapun jajaran instansi mitra kerja yang terlibat dalam musyawarah ini meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat.
Sumber: Pojok Satu