Poin Penting
  • Anggota Komisi V DPRD Jabar Siti Muntamah mendorong isu kesejahteraan guru masuk perencanaan kebijakan pendidikan 2027
  • Beban biaya operasional dan upah tenaga pendidik paruh waktu serta guru SLB menjadi sorotan utama
  • Pemetaan menyeluruh diusulkan mencakup guru negeri dan swasta terkait proyeksi kebutuhan hingga asesmen kompetensi

WartaPurwakarta - Persoalan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru paruh waktu, didorong agar masuk ke dalam dokumen perencanaan kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2027. Usulan pembahasan komprehensif mengenai nasib guru tersebut disuarakan oleh anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah.

Siti menilai aspek kelayakan upah serta biaya operasional yang harus ditanggung pengajar paruh waktu saat menunaikan tugas belajar mengajar membutuhkan perhatian serius, terlebih bagi mereka yang mendedikasikan diri di Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Guru penuh waktu, guru paruh waktu, nah terutama yang paruh waktu, mesti diperhatikan serius. Berapa sih gajinya, terutama yang di SLB paruh waktu,” kata Siti dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Tantangan mengajar di SLB dipandang membutuhkan dedikasi ekstra karena para pengajar harus mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain besaran gaji, beban biaya perjalanan juga dinilai memberatkan para guru yang terpaksa berpindah lokasi mengajar di luar sekolah induk.

Siti mencontohkan kendala lapangan saat seorang guru diwajibkan melakukan pencatatan kehadiran di sekolah induk terlebih dahulu, sebelum bertolak menempuh waktu sekitar 15 menit perjalanan dengan kendaraan menuju sekolah lain tempatnya mengajar.

“Dia harus absen di sekolah induk sementara dia harus ngajar yang naik mobil saja 15 menit. Berapa bensinnya? Habis kali ya,” ujarnya.

Agar kondisi dan kebutuhan riil dapat terpetakan secara menyeluruh, Siti menegaskan pemantauan tidak boleh membedakan status kepegawaian, melainkan harus mencakup tenaga pendidik di sekolah negeri maupun swasta, termasuk jenjang SMA.

Kajian khusus mengenai jumlah aktual, perkiraan kebutuhan formasi di masa depan, hingga standar kecakapan dinilai sangat krusial guna mendongkrak mutu pendidikan di Jawa Barat.

“Jumlahnya berapa, ininya bagaimana, proyeksinya nanti seperti apa, kompetensinya harus seperti apa, assessment-nya seperti apa. Ini saya pikir penting banget untuk menjadi bagian yang harus kita bicarakan,” katanya.

Melalui telaah menyeluruh tersebut, Siti berharap rumusan kebijakan pendidikan Jawa Barat pada 2027 mendatang dapat disusun berdasarkan pertimbangan kondisi nyata serta pemenuhan kebutuhan para tenaga pendidik di lapangan.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat