Poin Penting
  • KY menggelar diskusi publik bersama pemangku kepentingan di Universitas Singaperbangsa Karawang pada 17 November 2026
  • Empat unsur narasumber dilibatkan: KY, PN Karawang, Polresta Karawang, dan FH Unsika
  • Sebanyak 20 peserta dari beragam institusi dan organisasi di Karawang turut berpartisipasi

WartaPurwakarta - Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia menyelenggarakan diskusi publik di Kabupaten Karawang guna mempererat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga independensi serta martabat hakim dan lembaga peradilan. Acara bertajuk "Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Stakeholders: Upaya Mewujudkan Kemandirian dan Kewibawaan Hakim serta Pengadilan" ini berlangsung pada Selasa (17/11/2026) di Auditorium Lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Jalan H.S. Ronggo Waluyo, Karawang.

Forum tersebut menjadi ajang dialog lintas lembaga yang dirancang untuk menyamakan visi dan misi di antara unsur penegak hukum, kalangan akademisi, pemerintah daerah, organisasi advokat, hingga kalangan media. Selain memperdalam kesadaran hukum dan pemahaman tentang prinsip peradilan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong terciptanya lingkungan peradilan yang terbebas dari segala bentuk perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH).

Empat unsur narasumber diikutsertakan dalam diskusi publik ini, yakni perwakilan Komisi Yudisial RI, Pengadilan Negeri Karawang, Kepolisian Resor Kota Karawang, serta Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Tiap narasumber menyampaikan materi sesuai tugas pokok, fungsi, dan sudut pandang kelembagaan masing-masing.

Perwakilan KY mengarahkan pembahasannya pada tugas lembaga tersebut dalam menangani persoalan PMKH, membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengupayakan sistem perlindungan keamanan bagi hakim dan pengadilan. Langkah itu diharapkan mampu menopang kemandirian serta kewibawaan hakim ketika menjalankan tugasnya.

Dari sisi hakim, materi yang disampaikan mencakup perlindungan kehormatan hakim dan pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan Pengadilan. Pembahasan turut menyoroti peran pengadilan dalam mewujudkan proses peradilan yang bersih dari tindakan merendahkan martabat hakim, termasuk berbagai insiden PMKH yang pernah terjadi maupun dialami secara langsung.

Narasumber dari unsur kepolisian memusatkan paparan pada peran aparat dalam pengamanan hakim dan jalannya persidangan. Sementara itu, akademisi memberikan tinjauan teoretis tentang urgensi menjaga keamanan hakim dan pengadilan demi mempertahankan independensi hakim.

Sebanyak 20 peserta dari beragam institusi dan organisasi di Kabupaten Karawang turut mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Agama Karawang, Kejaksaan Negeri Karawang, Kepolisian Resor Kota Karawang, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Karawang, DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, Fakultas Hukum Unsika, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Pro Aktif Karawang, serta pimpinan redaksi Radar Karawang.

Keikutsertaan berbagai pihak tersebut ditujukan untuk memperkaya sudut pandang sekaligus mendorong pertukaran gagasan mengenai langkah konkret guna mencegah terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim. Dalam pelaksanaannya, diskusi publik ini menggunakan metode talkshow dan diskusi interaktif agar seluruh peserta dapat terlibat aktif dalam pembahasan.

Sumber: Radar Karawang - Feed Utama