- Koordinator BEWARA Subang mendesak revisi Perda Toko Modern agar ekspansi ritel modern tidak mematikan warung rakyat dan UMKM desa
- Revisi Perda diusulkan memuat pengaturan zonasi, pembatasan jarak, serta kewajiban kemitraan nyata dengan koperasi desa dan pelaku usaha lokal
- Momentum pembentukan KDMP dinilai harus dimanfaatkan untuk menjadikan koperasi desa sebagai penggerak ekonomi kerakyatan
WartaPurwakarta - Pertumbuhan ekonomi daerah tidak seharusnya hanya ditakar dari jumlah investasi yang masuk atau menjamurnya gerai perdagangan modern. Pembangunan yang sejati, menurut sejumlah pegiat ekonomi kerakyatan di Subang, harus mampu mengangkat daya hidup usaha kecil serta mendistribusikan kesejahteraan secara merata hingga ke tingkat desa.
Berangkat dari keprihatinan itu, desakan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Toko Modern di Kabupaten Subang kian menguat. Regulasi yang berlaku saat ini dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar ekspansi gerai ritel modern tidak menggerus ruang hidup warung rakyat, pelaku UMKM, dan koperasi desa yang selama ini menopang perekonomian masyarakat.
Ade Mulyana, Koordinator BEWARA (Bela Warung Rakyat) Subang, menyatakan bahwa keberadaan toko modern perlu dikendalikan melalui kebijakan yang berkeadilan dan menjaga keseimbangan ekonomi. Ia mengakui investasi memang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan daerah, namun pertumbuhan tersebut tidak boleh mengorbankan usaha masyarakat kecil yang sudah lebih dulu berdiri dan menjadi tumpuan penghidupan keluarga di pedesaan.
Ade menekankan bahwa desa seharusnya tidak sekadar dijadikan pasar bagi produk dan jaringan distribusi korporasi besar. Menurutnya, desa harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, di mana warga memiliki peluang untuk memproduksi, memasarkan, mengembangkan usaha, serta menikmati perputaran ekonomi di wilayahnya sendiri.
Terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dinilai sebagai momentum strategis untuk membangun kembali fondasi ekonomi desa. Menurut Ade, KDMP tidak cukup sekadar hadir secara administratif sebagai lembaga koperasi. Koperasi ini perlu didorong menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi, memperkuat rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat, membuka jalur pemasaran produk lokal, serta membangun jejaring usaha bersama warung rakyat dan UMKM.
Akan tetapi, seluruh harapan itu sulit terwujud tanpa kebijakan perdagangan yang memberi ruang berimbang. Ade mempertanyakan bagaimana koperasi desa bisa tumbuh jika harus berkompetisi langsung dengan jaringan ritel modern yang terus berekspansi tanpa pengaturan zonasi, pembatasan lokasi, maupun perlindungan memadai bagi usaha kecil.
Oleh karena itu, Ade mengusulkan agar revisi Perda Toko Modern memuat sejumlah ketentuan krusial. Pertama, pengaturan zonasi yang tegas, termasuk pembatasan pendirian toko modern di kawasan desa supaya pusat perdagangan rakyat tidak tergerus. Kedua, pengaturan jarak dan lokasi pendirian gerai modern dengan mempertimbangkan keberadaan warung, pasar rakyat, KDMP, serta UMKM setempat. Ketiga, kewajiban kemitraan yang substansial dengan koperasi desa dan pelaku usaha lokal, bukan hanya bersifat formalitas di atas kertas.
Keempat, setiap rencana pembangunan toko modern perlu disertai kajian dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan proses perizinan berlangsung transparan, sesuai aturan, dan membuka ruang partisipasi masyarakat melalui mekanisme yang semestinya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ade Mulyana menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Subang dan Bupati Subang memegang peran kunci dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah. Karena itu, revisi Perda Toko Modern harus diagendakan secara serius, bukan semata-mata sebagai respons atas persoalan yang mencuat di satu desa saja.
Sebagai contoh konkret, warga Desa Cidadap, Kecamatan Pagaden Barat, diketahui telah menyuarakan penolakan keras terhadap kehadiran toko modern di wilayah mereka karena dinilai merusak tatanan ekonomi setempat.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat