Poin Penting
  • Kota Banjar menyiapkan implementasi wajib belajar 1 tahun prasekolah dengan menyusun grand desain dan regulasi
  • Tingkat partisipasi anak usia 5 hingga 6 tahun di pendidikan prasekolah Kota Banjar telah mencapai 98 persen
  • Bunda PAUD Kota Banjar Hetty Puspitawati Sudarsono menyebut program wajib belajar prasekolah sebagai investasi jangka panjang bagi tumbuh kembang anak secara holistik

WartaPurwakarta - Pemkot Banjar tengah mematangkan rencana penerapan kewajiban belajar satu tahun prasekolah bagi anak usia 5 hingga 6 tahun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suardi, menyatakan program tersebut kini berada pada fase persiapan menuju implementasi penuh.

Pernyataan tersebut dikemukakan Dedi usai mengikuti Focus Group Discussion penyusunan grand desain implementasi wajib belajar tahun prasekolah di Aula Disdikbud Kota Banjar pada Rabu, 30 September 2026. Acara tersebut turut dihadiri Bunda PAUD Kota Banjar Hetty Puspitawati Sudarsono.

Dedi menjelaskan, angka partisipasi anak kelompok usia 5 hingga 6 tahun yang sudah menempuh pendidikan prasekolah di wilayahnya tercatat sebesar 98 persen. Melalui forum diskusi tersebut, pihaknya berupaya menghimpun kekuatan seluruh pemangku kepentingan demi menjangkau sekitar 2 persen anak yang masih belum mengakses layanan PAUD, TK, maupun RA.

"Makanya dengan adanya diskusi ini nantinya wajib belajar prasekolah bisa semakin kuat. Baik dari sisi regulasi promosi dan edukasinya," ujar Dedi.

Terkait tahapan pelaksanaan, Dedi memaparkan bahwa rancangan regulasi telah disusun namun terus dikaji bersama para pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa program ini bukan menjadi beban Dinas Pendidikan semata.

"Tahapan ke depan terus berjalan. Draf regulasinya juga sudah ada tapi kan terus kita bahas bersama stakeholder terkait. Karena ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan," jelas Dedi.

Demi menunjang kelancaran kebijakan ini, pemerintah kota bakal memfokuskan upaya pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pembenahan sarana dan prasarana. Soal rencana menjadikan sertifikat PAUD sebagai prasyarat penerimaan siswa di SD, Dedi memberikan jaminan bahwa ketentuan pengecualian tetap disediakan agar hak anak untuk bersekolah tidak tereliminasi.

"Ya, kedepannya jadi syarat masuk SD tapi jangan sampai nanti ada anak ditolak masuk SD karena belum ikut prasekolah. Nanti regulasi akan mengatur kondisi teknis agar hak pendidikan anak tetap terlindungi," tambahnya.

Sisi lain, Hetty Puspitawati Sudarsono menegaskan bahwa agenda prasekolah tidak sekadar program rutin pemerintah, melainkan wujud investasi jangka panjang bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Program ini diarahkan untuk menjamin seluruh anak usia 5 hingga 6 tahun di Kota Banjar memperoleh akses layanan pendidikan yang berkualitas, aman, dan inklusif sebelum melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar.

Ia berharap forum diskusi tersebut mampu menghasilkan peta jalan yang terarah beseri regulasi yang mengikat secara hukum.

"Dengan FGD ini kita harap tersusunnya Grand Design Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah Kota Banjar. Serta lahirnya Peraturan Walikota (Perwal) agar komitmen ini memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan," ujar Hetty.

Lebih lanjut Hetty menyebut keberhasilan program tersebut mensyaratkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan dinas terkait, pemerintah desa dan kelurahan, organisasi kemasyarakatan, hingga partisipasi aktif keluarga.

"Keberhasilan program ini tidak diukur dari seberapa bagus

Sumber: Harapan Rakyat