- Pemkot Cirebon mengoptimalkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025-2029 lewat integrasi lima pilar
- Dokumen PJPK Kota Cirebon meraih skor 86,67 dari penilaian Kemendukbangga/BKKBN Pusat
- Tim Koordinasi GDPK Lima Pilar dibentuk dengan melibatkan berbagai perangkat daerah termasuk untuk penanganan stunting
WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, tengah menggenjot sinergi antarperangkat daerah guna mengefektifkan implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) periode 2025-2029. Upaya tersebut ditempuh dengan mengintegrasikan lima pilar pembangunan kependudukan ke dalam berbagai program lintas sektor.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman menegaskan pada Rabu bahwa orientasi pembangunan kependudukan tidak boleh terbatas pada pengendalian jumlah penduduk semata. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda tersebut.
Iing menekankan bahwa penyusunan maupun pelaksanaan peta jalan itu menuntut peran aktif berbagai organisasi perangkat daerah supaya program yang dirumuskan memiliki sasaran dan indikator yang saling selaras.
"Seluruh perangkat daerah perlu bekerja bersama agar kebijakan kependudukan terintegrasi dengan program pembangunan lainnya, termasuk peningkatan kualitas manusia, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan kesejahteraan keluarga," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi. Kapasitas penduduk usia produktif, kata dia, perlu ditingkatkan agar mereka mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan. Pertambahan kelompok usia produktif harus dibarengi dengan penguatan pendidikan, keterampilan, dan mutu SDM demi menopang pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Iing menambahkan bahwa berdasarkan penilaian Kemendukbangga/BKKBN Pusat, dokumen PJPK Kota Cirebon berhasil meraih skor 86,67. Nilai tersebut mencerminkan kualitas penyusunan strategi, integrasi lima pilar, serta kesesuaian indikator daerah dengan rencana aksi nasional.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Cirebon Agus Herdhyana menjelaskan bahwa pembangunan kependudukan di daerahnya turut mengacu pada Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2022-2045 sebagai panduan perencanaan jangka panjang.
Agus mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Tim Koordinasi GDPK Lima Pilar yang mengikutsertakan sejumlah perangkat daerah untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam menangani persoalan stunting. Kolaborasi lintas sektor dinilainya krusial agar program kependudukan tidak berjalan secara parsial, khususnya dalam menyelaraskan tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi di tiap unit kerja.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Adapun lima pilar pembangunan kependudukan meliputi pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan," katanya.
Selain mengintegrasikan program, Agus melanjutkan, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan data kependudukan sebagai landasan penyusunan kebijakan, pemantauan kegiatan, dan evaluasi capaian target pembangunan.
"Kami berharap pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan periode 2025-2029 dapat berjalan lebih terintegrasi dan mendukung peningkatan kualitas penduduk secara berkelanjutan," tuturnya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat