- Sebanyak 423 lembaga penyiaran aktif beroperasi di Jawa Barat dan menjadi objek pengawasan KPI daerah
- Jumlah komisioner KPI daerah Jabar sama dengan provinsi lain meski beban pengawasan jauh lebih berat
- KPI mendorong penguatan regulasi untuk mengatur platform digital asing yang belum memiliki aturan memadai
WartaPurwakarta - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Muhammad Hasrul Hasan mengungkapkan bahwa Jawa Barat memiliki 423 lembaga penyiaran yang harus dipantau oleh komisioner KPI daerah setempat. Angka tersebut dinilai sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah komisioner yang tersedia, mengingat setiap provinsi memperoleh jatah komisioner dalam jumlah yang setara.
Hal itu disampaikan Hasrul saat berada di Cimahi pada Senin. Menurutnya, ketimpangan antara jumlah lembaga penyiaran yang wajib diawasi dan kapasitas personel komisioner menjadi persoalan tersendiri bagi KPI Jawa Barat.
"Jumlahnya sama seluruh Indonesia, jumlah komisionernya sama, tapi jumlah yang mereka awasi jauh lebih banyak dengan daerah-daerah lain. Ada 423 lembaga penyiaran yang diawasi oleh teman-teman KPI di Jawa Barat," katanya.
Hasrul juga menyoroti kompleksitas pengawasan yang kian meningkat seiring bergesernya kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Konsumsi konten kini tidak lagi terbatas pada televisi dan radio konvensional, melainkan telah merambah ke beragam platform digital. Selama ini, tugas utama KPI adalah memastikan tayangan televisi serta siaran radio memenuhi standar kelayakan, termasuk menjamin konten yang dikonsumsi publik aman untuk anak-anak dan sesuai bagi keluarga.
Persoalan bertambah rumit dengan hadirnya layanan media asal luar negeri yang beroperasi melalui platform digital. Menurut Hasrul, belum tersedia regulasi yang cukup memadai untuk mengatur ruang penyiaran baru tersebut.
"Ini adalah tantangan kita bersama yang selalu kita dorong agar adanya keadilan dalam menerima informasi, adanya keadilan dalam teknologi di era disrupsi," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Oleh karena itu, Hasrul memandang perlu adanya penguatan aturan agar masyarakat mendapatkan perlindungan ketika mengakses informasi. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk menciptakan kesetaraan bagi seluruh pelaku industri penyiaran di tengah perubahan ekosistem media yang berlangsung cepat.
Selain menjalankan fungsi pengawasan dan menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan, Hasrul menegaskan bahwa KPI turut memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang menyajikan program bermutu dan ramah keluarga. Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ajang penghargaan bagi lembaga penyiaran se-Jawa Barat, serta kolaborasi antara Pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat setempat dalam mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat