- KPK menelusuri dugaan persekongkolan pengadaan proyek menyusul aliran dana Rp2,94 miliar ke Henri Lincoln
- Mantan Kabid Dinas SDABMBK Tenny Intania ikut masuk dalam radar penelusuran penyidik
- Belum ada tersangka baru meski sprindik pengembangan perkara sudah terbit sejak Agustus 2026
WartaPurwakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas pengusutan kasus dugaan rasuah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan membedah mekanisme pengadaan barang dan jasa. Langkah ini menyusul temuan aliran dana Rp2,94 miliar yang menyeret nama Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln.
Dalam persidangan, Henri secara terbuka mengakui telah menerima uang sekitar Rp2,94 miliar dari seorang pihak swasta bernama Sarjan. Penerimaan dana tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2024 hingga 2025. Aliran dana tersebut turut dipaparkan dalam surat dakwaan Sarjan, yang juga memuat dugaan pembagian uang kepada sejumlah aparatur lain dengan nominal berbeda-beda.
Fokus penanganan perkara ini kini tidak lagi bertumpu semata pada perpindahan uang tunai. Tim penyidik tengah mengurai asal-muasal proyek, mekanisme pelaksanaannya, aktor perancang tender, hingga pihak-pihak yang meraup keuntungan.
Seiring pendalaman tersebut, mantan Kepala Bidang Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Tenny Intania, ikut masuk dalam radar penelusuran perkara. Kendati demikian, komisi antirasuah menegaskan bahwa para pihak yang dimintai keterangan tidak serta-merta ditetapkan bersalah, mengingat status hukum bergantung penuh pada alat bukti yang terkumpul.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pelacakan dugaan penyimpangan ini bakal menyasar lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas pada instansi tertentu.
"Terkait dengan penelusuran pada pihak-pihak terkait dalam pengembangan penyidikan perkara di Pemerintah Kabupaten Bekasi, tentunya tidak hanya di satu-dua dinas saja," kata Budi di Gedung KPK, Jakarta, dikutip Selasa 29 September 2026.
Menurut Budi, penegak hukum sedang menelisik potensi terjadinya praktik serupa pada unit kerja lainnya di Pemkab Bekasi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Memang penyidik terus melakukan pengembangan. Apakah dugaan praktik pengondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa ini juga terjadi di dinas-dinas lain," ujarnya.
Dalam penanganan perkara awal, lembaga antirasuah telah menetapkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, serta kontraktor swasta Sarjan sebagai tersangka dugaan suap proyek. Guna memperdalam pengusutan kasus tersebut, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Agustus 2026, meski hingga 10 September 2026 belum ada nama tersangka tambahan yang diumumkan ke publik.
Sumber: RMOL