- KPK kembali menggeledah rumah Ipda Yayat Sudrajat alias Lippo di Depok pada 21 September 2026
- Penggeledahan berkaitan dengan pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bekasi
- Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan perkara tersebut
WartaPurwakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah rumah anggota Polri, Ipda Yayat Sudrajat alias Lippo, di Depok, Jawa Barat, Senin, 21 September 2026. Tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut. "Hari ini penyidik kembali melakukan penggeledahan di rumah YYS, yang berlokasi di wilayah Depok," kata Budi kepada wartawan di Jakarta.
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Yayat di kawasan Cibubur pada Kamis, 10 September 2026. Dalam kegiatan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berhubungan dengan perkara tersebut.
KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada Agustus 2026 untuk memperluas penanganan perkara yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Sampai saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam pengembangan penyidikan itu.
Pada perkara sebelumnya, Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya, HM Kunang, dan Sarjan. Ketiganya terseret kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada Ade Kuswara. Ia juga dikenai denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp10,4 miliar subsider dua tahun kurungan.
Selain itu, hak politik Ade dicabut selama 10 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU KPK yang meminta Ade dihukum tujuh tahun penjara.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Untuk HM Kunang, majelis hakim menjatuhkan pidana empat tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Hukuman itu sama dengan tuntutan JPU KPK.
Dalam pertimbangan putusan, hakim menyatakan Ade terbukti menerima uang Rp11,4 miliar dari pengusaha Sarjan. Sementara itu, HM Kunang dinilai terbukti menerima uang sebesar Rp1 miliar.
Sumber: RMOL