- KPK memeriksa 11 saksi pada 22 September 2026 untuk mendalami proyek Pemkab Bekasi yang diduga diarahkan Ipda Yayat Sudrajat
- Saksi meliputi pejabat Pemkab Bekasi, mantan Pj Bupati, calon bupati, dan direktur swasta
- KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik dari geledah rumah Yayat di Cibubur dan Depok
WartaPurwakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mempertajam investigasi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Langkah ini diambil menyusul dugaan bahwa proses tender tersebut dikerjakan berdasarkan arahan Ipda Yayat Sudrajat, anggota Polri yang namanya mengemuka dalam skandal suap sebelumnya. Untuk menggali informasi lebih dalam, tim antikorupsi memanggil 11 orang guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam rangka pengembangan penyidikan perkara suap di wilayah tersebut.
Budi Prasetyo, Jurubicara KPK, memastikan bahwa seluruh individu yang dipanggil telah memenuhi panggilan penyidik pada Selasa, 22 September 2026. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. "Semua saksi hadir," kata Budi kepada wartawan, Rabu, 23 September 2026.
Daftar saksi yang diperiksa mencakup sejumlah pejabat tinggi di Pemkab Bekasi. Mereka adalah Imam Fathurohman selaku Kepala Dinas Pendidikan, Henri Lincoln selaku Kepala Dinas SDABMBK, Benny Sugiarto Prawiro selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dani Ramdhan selaku mantan Pj Bupati Bekasi. Selain jajaran pejabat, penyidik juga memanggil pihak swasta dan politisi, yakni Sarjan, BN Kholik selaku Calon Bupati Bekasi 2024, dan Nesin alias Kuray. Direktur dari beberapa perusahaan swasta juga tidak luput dari pemeriksaan, meliputi Adi Purwo dari CV Mancur Berdikari, Mardian dari CV Lor Jaya, serta Nadih dari CV Singkil Berkah Anugerah. Turut hadir pula Nur Chaidir selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat Pemkab Bekasi.
"Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait pengadaan barang/jasa di lingkup Pemkab Bekasi yang dikerjakan oleh selain swasta SJ (Sarjan), dan yang diduga dikerjakan atas arahan YYS (Yayat Sudrajat)" pungkas Budi.
Keterlibatan Ipda Yayat sendiri bukan hal baru dalam kasus ini. Namanya sempat mencuat ketika persidangan dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berlangsung. Dalam sidang tersebut, Ipda Yayat ditudu menerima aliran dana dari kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bekasi. Menanggapi hal tersebut, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada Agustus 2026. Meski demikian, penyidik masih berpegang pada Sprindik Umum sehingga belum ada satupun tersangka baru yang resmi ditetapkan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebagai bagian dari upaya pengembangan, KPK telah memeriksa Ipda Yayat dan menggeledah dua properti mewah miliknya di kawasan Cibubur dan Depok, Jawa Barat. Operasi tersebut membuahkan hasil dengan diamankannya berbagai dokumen serta barang bukti elektronik. Kini, barang bukti tersebut tengah dianalisis untuk membedah rangkaian perkara lebih lanjut. Pihak penyidik juga menduga Ipda Yayat memiliki belasan aset mewah yang tersebar di berbagai daerah, meliputi Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, dan Karawang, serta sejumlah wilayah lainnya.
Sumber: RMOL