Poin Penting
  • Farhan menegaskan keterbukaan terhadap kritik namun angka pengangguran tetap 7,2%
  • Konflik internal antara Farhan dan Erwin soal pembagian tugas muncul menjelang hari jadi ke-216
  • Layanan publik seperti air bersih dan tenaga pengajar masih belum terpenuhi

WartaPurwakarta - Seorang mantan anggota Tim Pemenangan pasangan calon Walikota Bandung Farhan dan Wakil Walikota Erwin pada Pilkada 2024 menulis esai yang dipublikasikan bersamaan dengan perayaan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Penulis menegaskan bahwa ia tidak memperoleh jabatan atau proyek politik pasca kemenangan, sehingga ia mengklaim tulisan tersebut bebas dari kepentingan pribadi.

Dalam esai tersebut, Farhan dikutip menyatakan bahwa pemerintah kota harus “Terbuka terhadap kritik”. Pernyataan itu disampaikan di depan organisasi mahasiswa seperti IMM dan HMI, di mana Farhan mengajak mahasiswa untuk terus mengkritisi kebijakan pemerintahannya. Ia juga menggunakan analogi bahwa kepemimpinan ibarat pengemudi kendaraan besar yang memiliki “blind spot”, yakni titik buta yang hanya dapat dilihat oleh orang lain.

Farhan mengakui secara terbuka bahwa Bandung masih menghadapi beberapa masalah struktural, antara lain tingkat pengangguran yang bertahan pada 7,2 persen, kesenjangan ekonomi yang tinggi, layanan air bersih yang belum menjangkau mayoritas penduduk, serta kekurangan ribuan guru di tingkat SD dan SMP.

Meskipun retorika tersebut terkesan progresif, muncul laporan tentang jarak antara pernyataan terbuka dan tindakan nyata. Menjelang peringatan hari jadi ke-216, muncul perselisihan internal antara Farhan dan Erwin. Farhan menegaskan bahwa pembagian tugas antar OPD sudah “clear” dan menekankan fokus pada pekerjaan teknokratis, sementara Erwin mengungkapkan dalam beberapa pemberitaan bahwa ia merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam pengambilan keputusan.

Isu internal lainnya melibatkan istri Erwin yang dikatakan tidak memperoleh ruang yang semestinya dalam organisasi Taman Penitipan Anak (TP PKK) Kota Bandung. Pada saat yang sama, tokoh lokal yang dikenal sebagai Kang Joker menyindir bahwa Bandung tampak kehilangan kepemimpinan karena keputusan strategis seolah diambil secara pribadi oleh para pemimpin, padahal kota seharusnya dikelola untuk kepentingan warganya.

Polemik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan semangat kolegial kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengamat politik menilai bahwa meski Farhan sering menekankan pentingnya kritik, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara citra keterbukaan dan implementasi kebijakan publik.

Dengan latar belakang perayaan ulang tahun Bandung yang ke-216, esai tersebut menjadi sorotan publik sebagai “kado ulang tahun” yang bukan sekadar pujian melainkan cermin kritis atas kinerja pemerintahan kota.

Sumber: RMOL