- DPRD Jawa Barat mendesak revisi UU Penyiaran agar regulasi selaras dengan perkembangan media digital
- Legislator menilai ketimpangan aturan antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital menciptakan ketidakadilan
- Penguatan regulasi perlu diiringi peningkatan literasi masyarakat dalam memilah informasi terverifikasi
WartaPurwakarta - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang mendesak pemerintah pusat bersama DPR untuk segera memperbarui Undang-Undang Penyiaran. Dorongan ini muncul karena regulasi yang berlaku saat ini dinilai belum mengakomodasi perubahan lanskap media digital yang telah menggeser cara masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi.
Dalam sambutannya pada acara Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat di Cimahi, Senin, Rafael menyoroti ketimpangan perlakuan regulasi antara lembaga penyiaran konvensional seperti radio dan televisi dengan platform digital. Menurutnya, media penyiaran tradisional terikat oleh berbagai aturan ketat serta standar jurnalistik, sementara media sosial beroperasi dengan mekanisme pengaturan yang jauh berbeda.
"Di satu sisi, lembaga penyiaran itu dikrangkeng, banyak aturannya. Sementara yang sebelah, apa saja bisa. Jadi kadang-kadang kita tidak fair," ujarnya.
Legislator tersebut menjelaskan bahwa stasiun radio dan televisi sudah memiliki sistem pengawasan serta ketentuan soal muatan siaran yang jelas. Sebaliknya, penyebaran informasi lewat kanal digital belum memiliki kerangka pengaturan yang setara. Situasi ini, kata Rafael, semestinya menjadi perhatian serius pembuat kebijakan agar seluruh saluran distribusi informasi memikul tanggung jawab yang sama terhadap publik.
Rafael juga menggarisbawahi bahwa pergeseran kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi informasi menjadi ujian tersendiri bagi radio dan televisi untuk menjaga kredibilitasnya di tengah meluasnya penggunaan platform digital.
"Lembaga penyiaran yang mengembangkan platform digital tetap memiliki keunggulan karena konten yang didistribusikan melalui kanal tersebut telah melalui proses verifikasi dan mekanisme editorial," tambahnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Oleh karena itu, ia mengharapkan pembaruan regulasi penyiaran mampu memperkuat pengawasan terhadap dinamika media digital, tanpa mengorbankan independensi serta profesionalisme lembaga penyiaran yang sudah berjalan selama ini.
Selain pembenahan aturan, Rafael menekankan pentingnya peningkatan literasi publik secara bersamaan. Menurutnya, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk membedakan informasi yang sudah melewati proses verifikasi dari konten yang belum jelas asal-usulnya.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat