Poin Penting
  • Nelayan pesisir Subang kesulitan memperoleh solar bersubsidi akibat pengurangan kuota dari Pertamina
  • Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Subang H. Adik mendorong koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pertamina
  • Penambahan fasilitas penyaluran BBM khusus nelayan di kawasan Muara dan Cilamaya Girang dinilai mendesak

WartaPurwakarta - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di kawasan pesisir Kabupaten Subang, Jawa Barat, menghambat aktivitas melaut para nelayan setempat. Persoalan ini kian terasa ketika musim panen ikan justru sedang berlangsung, sehingga banyak nelayan kehilangan peluang meningkatkan penghasilan akibat ketiadaan pasokan bahan bakar.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Subang, H. Adik, mengungkapkan bahwa keluhan terkait sulitnya mengakses solar bersubsidi telah disuarakan oleh banyak nelayan di wilayah Pantura Subang. Setelah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), ia menemukan adanya pemangkasan kuota BBM oleh Pertamina.

"Persoalan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan para nelayan. Saya juga pernah mengonfirmasi langsung kepada sejumlah SPBU dan SPDN, dan memang terdapat pengurangan kuota BBM dari Pertamina. Kondisi seperti ini biasanya terjadi menjelang akhir tahun, terutama pada Oktober, November, hingga Desember," ujar H. Adik.

Menurut politisi tersebut, situasi ini berdampak serius terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Sebagian nelayan terpaksa menganggurkan perahu mereka meski peluang tangkapan sedang melimpah. Momentum panen ikan yang seharusnya menjadi kesempatan emas bagi nelayan untuk menopang perekonomian keluarga justru terlewatkan begitu saja.

H. Adik menegaskan bahwa persoalan ketersediaan BBM bukan sekadar urusan distribusi energi, melainkan menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada laut. Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Subang segera membuka komunikasi intensif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pertamina guna menyampaikan kondisi nyata di lapangan.

"Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi konkret. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pertamina, untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi para nelayan di lapangan," kata H. Adik.

Di luar masalah kuota, anggota legislatif ini juga menyoroti minimnya sarana penyaluran BBM yang diperuntukkan secara khusus bagi nelayan di sepanjang pesisir Subang. Ia menyebutkan bahwa KUD Mina Pajar Sidik di Blanakan selama ini menjadi salah satu fasilitas yang melayani kebutuhan bahan bakar nelayan. Namun, keberadaan satu titik layanan saja dinilai belum cukup mengakomodasi kebutuhan seluruh kawasan pesisir.

H. Adik memandang perlu dilakukan kajian untuk membangun fasilitas serupa di wilayah lain, termasuk Muara dan Cilamaya Girang. Penambahan titik penyaluran BBM khusus nelayan dianggap krusial agar akses masyarakat pesisir terhadap bahan bakar untuk melaut semakin terbuka lebar.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat