- Sebanyak 31 kepala desa di Karawang belum menyelesaikan tindak lanjut LHP Inspektorat hingga batas akhir 21 September 2026
- Dari total 67 desa yang diaudit untuk syarat Pilkades 2026, baru 36 desa yang menuntaskan temuan pemeriksaan
- Inspektorat Karawang menetapkan batas penyelesaian maksimal 60 hari sebelum berkas dilimpahkan ke aparat penegak hukum
WartaPurwakarta - Batas akhir tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditetapkan pada Senin (21/9) pukul 23.00 WIB telah terlewati, namun 31 kepala desa di Kabupaten Karawang tercatat belum menuntaskan kewajiban administratif tersebut. Di tengah sorotan atas tunggakan itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang Puryanto enggan memberikan pernyataan meski telah beberapa kali dimintai konfirmasi.
Secara keseluruhan, terdapat 67 desa yang menjalani audit sebagai bagian dari pemenuhan syarat rekomendasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026. Hingga batas waktu tersebut, baru 36 desa yang dipastikan telah membereskan seluruh temuan audit. Capaian ini menunjukkan penambahan 15 desa bila dikomparasikan dengan catatan pada 16 September 2026 yang kala itu baru menorehkan 21 desa tuntas.
Akselerasi penyelesaian laporan oleh belasan kepala desa menjelang penutupan tenggat waktu tersebut tidak lepas dari kepentingan para petahana yang memerlukan rekomendasi Bupati Karawang untuk mencalonkan diri kembali. Sebaliknya, proses tindak lanjut berjalan lambat pada 31 desa lainnya. Keterlambatan ini diduga muncul lantaran sebagian petinggi desa tersebut tidak lagi memiliki kepentingan elektoral, baik karena sudah mengemban jabatan selama tiga periode maupun memutuskan tidak ikut bertarung kembali.
Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang Taopik Maulana menegaskan bahwa habisnya batas waktu per 21 September tidak menggugurkan tanggung jawab desa yang masih menunggak.
“Sampai batas akhir sesuai Perbup tanggal 21 September jam 23.00 WIB, terdapat 36 kepala desa yang sudah menyelesaikan temuan Inspektorat,” katanya, Selasa (22/9).
Guna membereskan catatan yang tersisa, jajaran Inspektorat berencana kembali turun langsung menyisir desa-desa yang belum rampung.
“Mulai hari Senin kita akan ke lapangan lagi untuk Tindak Lanjut (TL) yang sisa, berarti 31 desa lagi,” tegasnya.
Terkait perbedaan laju penyelesaian antara kepala desa yang kembali berkontestasi dan yang tidak, Taopik enggan berspekulasi mengenai latar belakang tindakan masing-masing pihak.
“Saya tidak bisa menjawab (soal niat kades). Yang pasti sesuai komitmen awal, prioritas kami kemarin adalah yang akan mencalonkan. Selanjutnya, kami akan memproses sisa 31 desa lagi,” katanya.
Kewajiban untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan tetap berlaku bagi seluruh kepala desa, terlepas dari kepesertaan mereka pada Pilkades. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, batas waktu perbaikan dokumen ditetapkan paling lama 60 hari sejak LHP diterima.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Inspektorat menargetkan seluruh pertanggungjawaban selesai sebelum kepala desa terpilih hasil Pilkades diambil sumpah jabatannya. Upaya penuntasan ini ditekankan demi menghindari beban finansial masa lalu berpindah ke pundak pemerintahan desa periode berikutnya.
“Kalau aturannya paling lambat ditindaklanjuti 60 hari sejak LHP diterima. Target maksimal kita, sebelum Kepala Desa terpilih dilantik ya sudah harus beres. Sebelum yang bersangkutan mengakhiri jabatannya, logikanya kan sudah tidak punya utang lagi,” tandas Taopik.
Inspektorat turut mengingatkan adanya konsekuensi hukum apabila rentang waktu 60 hari tersebut diabaikan. Berkas perkara temuan yang tak kunjung diselesaikan dapat dialihkan penanganannya ke aparat penegak hukum, baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan.
Sumber: Radar Karawang - Feed Utama