- Saluran irigasi Sungai Ciputra Haji di Banjarsari tercemar parah akibat buangan limbah industri tahu tempe serta limbah domestik warga
- DPRKPLH Ciamis mengancam akan melibatkan Satpol PP untuk penertiban jika para pemilik pabrik tetap enggan membangun IPAL
- Dampak pencemaran air irigasi meluas hingga menuai keluhan dari warga Kabupaten Pangandaran
WartaPurwakarta - Tim gabungan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Ciamis, UPTD PSDA Jawa Barat, serta Satpol PP Ciamis menginspeksi sejumlah tempat produksi tahu dan tempe di Kecamatan Banjarsari pada Selasa (29/09/2026). Pemeriksaan lapangan tersebut dipicu oleh kondisi saluran irigasi Sungai Ciputra Haji yang kian rusak akibat pembuangan limbah tanpa proses pengolahan.
Rini Valianti selaku Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Kabupaten Ciamis menuturkan, pembinaan mengenai kewajiban penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebenarnya telah berjalan sejak lama. Namun, mayoritas perajin masih abai terhadap aturan lingkungan tersebut.
“Sebenarnya sudah berkali-kali (mengingatkan) juga ya. Sejak tahun 2023 kami sudah sering datang ke Banjarsari untuk edukasi terkait limbah, tetapi sampai sekarang baru sebagian kecil yang patuh membuat IPAL,” ujar Rini, Selasa (29/09/2026).
Menyikapi rendahnya kepatuhan tersebut, otoritas lingkungan hidup Ciamis akan memanggil seluruh pengusaha tahu dan tempe guna menandatangani surat pernyataan kesanggupan membangun IPAL, baik model pabrikasi maupun konvensional. Penegakan hukum bakal ditempuh apabila peringatan tersebut tidak diindahkan.
“Kalau masih tetap membandel, ya apa boleh buat, nanti kita serahkan sepenuhnya tindakan penertiban ke Satpol PP,” tegasnya.
Kerusakan mutu air di saluran Ciputra Haji rupanya tidak semata-mata berasal dari industri olahan kedelai. Pembuangan limbah rumah tangga turut memperburuk keadaan, dengan ditemukannya saluran kakus warga dari Desa Sukasari, Desa Sindangsari, hingga Desa Sindanghayu yang dialirkan langsung ke irigasi tanpa tangki septik.
“Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih sangat kurang. Banyak sampah rumah tangga dibuang ke irigasi, bahkan tempat pembakaran sampah didirikan di pinggir saluran. Kami mengajak masyarakat untuk mulai bergerak, minimal ada kegiatan bersih-bersih setiap minggunya,” tambah Rini.
Kondisi aliran air yang tercemar ini rupanya memicu protes lintas wilayah. Petugas UPTD PSDA Jawa Barat, Ace Cahyadi, mengungkapkan bahwa keluhan tidak hanya datang dari warga Ciamis, melainkan telah merembet ke daerah hilir di Pangandaran.
“Kami dari PSDA dipusingkan karena dapat komplain dari Ciamis maupun Pangandaran, sebab alirannya kan sampai ke sana. Hak penertiban ada di Pemkab melalui dinas terkait, jadi saya harap Pemkab tegas menindak sesuai aturan,” kata Ace.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ace menegaskan kembali bahwa peruntukan jaringan irigasi murni untuk sektor pertanian rakyat, bukan sebagai saluran pembuangan limbah industri ataupun rumah tangga.
“Dalam aturan, limbah rumahan saja tidak boleh masuk ke irigasi, apalagi limbah pabrik. Tadi sempat ada pemilik pabrik yang mengaku sudah mengantongi izin pembuangan. Saya ingin tahu siapa yang memberikan izin tersebut, karena intinya tidak ada pembenaran membuang limbah ke irigasi,” jelasnya.
Terkait upaya hukum di lapangan, Kepala Bidang Penegakan Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Ciamis Deny Setiawan menerangkan bahwa saat ini pihaknya masih berfokus mendampingi dinas teknis sekaligus memetakan tingkat pelanggaran sebelum sanksi diterapkan.
Sumber: Harapan Rakyat