- PMII dan GMKI Cabang Kota Bogor berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Bogor pada Kamis, 29 Oktober 2026.
- Massa menyuarakan kritik atas kebijakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai abai terhadap hak masyarakat.
- Lima tuntutan diajukan mencakup status bencana karhutla, harga pangan, komersialisasi pendidikan, evaluasi PSN, dan kebebasan sipil.
WartaPurwakarta - Kawasan Istana Kepresidenan Bogor menjadi lokasi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Bogor dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Bogor pada Kamis, 29 Oktober 2026. Aksi tersebut digelar guna mengkritisi dua tahun perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
Berbagai persoalan disoroti dalam orasi massa, mulai dari ancaman krisis lingkungan, lonjakan harga barang kebutuhan pokok, privatisasi sektor pendidikan, penggusuran ruang hidup warga, hingga merosotnya kualitas demokrasi di tanah air. Di tengah penyampaian aspirasi, ketegangan sempat terjadi yang memicu aksi saling dorong antara barisan demonstran dan petugas keamanan di lokasi aksi.
Ketua PC PMII Kota Bogor, Toni Alfazri, menyatakan bahwa genap dua tahun masa kerja kabinet saat ini semestinya dijadikan momentum koreksi total terhadap seluruh kebijakan publik, terutama yang menyangkut pemenuhan hak dasar rakyat.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka masih jauh dari janji kesejahteraan rakyat. Krisis ekologis, melambungnya harga kebutuhan pokok, komersialisasi pendidikan, dan penyempitan ruang demokrasi menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kian berpihak pada oligarki dan korporasi, sementara penderitaan rakyat terus diabaikan,” tegas Toni Alfazri.
Menurut Toni, negara berkewajiban memberikan perlindungan sosial dan menjaga ruang hidup masyarakat ketimbang sekadar memfasilitasi kepentingan pemodal besar serta elite tertentu. Senada dengan itu, Ketua GMKI Cabang Kota Bogor, Abel Marcelino Tampubolon, menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus menjalankan fungsi kontrol demi memastikan kekuasaan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, aliansi PMII dan GMKI Kota Bogor merumuskan lima poin desakan. Pertama, mendesak penetapan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional serta pencabutan izin perusahaan perusak alam. Kedua, menuntut stabilisasi harga bahan pokok dan pembatalan kebijakan ekonomi yang membebani masyarakat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ketiga, menolak komersialisasi pendidikan demi menghadirkan akses sekolah dan kuliah gratis secara merata. Keempat, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak pada perampasan ruang hidup warga. Kelima, menuntut pemulihan nilai-nilai demokrasi, penghentian intimidasi aparat terhadap warga sipil, serta pemberantasan kasus korupsi tanpa pandang bulu.
Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat