- Penundaan ongkos angkut 85 sopir bukan akibat kekosongan kas melainkan hambatan proses tender toko material
- Anggaran operasional sebenarnya telah disalurkan ke koperasi perajin melalui perbankan daerah
- Ketidakjelasan titik kirim di Kabupaten Kuningan dan Bogor berada dalam ranah pengadaan Kementerian PKP
WartaPurwakarta - Tersendatnya pelunasan ongkos kirim bagi 85 sopir dan kernet truk dalam proyek Gentengisasi Jatiwangi di Kabupaten Majalengka dipastikan bukan karena ketiadaan anggaran daerah. Hal tersebut diutarakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun media sosial pribadinya, Kamis.
Dedi menerangkan bahwa persoalan administratif menjadi pemicu utama keterlambatan tersebut, menyusul belum tuntasnya lelang penetapan toko bahan bangunan penerima di sejumlah area tujuan pengiriman. Merespons atensi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas keluhan para pekerja angkutan, Dedi segera mengumpulkan jajaran terkait guna mengurai hambatan tersebut. Pemanggilan dilakukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein.
"Kenapa ada kemarin ada yang teriak-teriak sopir belum dibayar?" tanya Dedi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sekda Jabar Herman Suryatman memastikan ketersediaan dana operasional angkut sudah aman dan telah dikirimkan kepada koperasi melalui pembiayaan modal kerja oleh Bank BJB dan Bank Majalengka.
Namun, pihak koperasi terganjal untuk mendistribusikan dana lantaran sebagian armada belum mengantongi kejelasan alamat drop muatan. Keadaan tersebut terjadi karena lelang toko material di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Bogor yang berada di bawah kendali teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Kementerian PKP belum rampung.
"Uang untuk bayar sopir sudah ada, Pak. Masalahnya secara administrasi yang bersangkutan kan keluar mobilnya terus mau dikirim ke mana? Salah satunya karena target sasarannya belum jelas. Bogor, Kuningan ini tendernya belum selesai. Karena tendernya belum selesai, maka toko bangunannya belum bisa menerima genteng. Uangnya sudah diserahkan, sudah ditransfer," kata Herman.
Dalam forum koordinasi itu, akurasi data armada angkutan yang belum dibayarkan turut disinkronkan setelah melalui pemeriksaan di lapangan.
"Yang belum dibayar berapa truk yang sekarang? Kemarin ada 146 kurang lebih," tanya Dedi.
Bupati Majalengka Eman Suherman meluruskan bahwa jumlah riil armada yang tertunda haknya tidak sebanyak laporan semula.
"Ada 146, Pak. Belum dibayar mah 80 ternyata. 85 truk," kata Eman.
Mengetahui akar persoalan teknis penyaluran berada di bawah lingkup kewenangan PPK Balai Besar Kementerian PKP, Dedi meminta agar duduk perkara ini dibuka secara transparan kepada khalayak luas. Langkah tersebut dinilai penting demi menghindari kesalahpahaman publik yang menganggap Pemprov Jabar maupun Pemkab Majalengka abai menyiapkan dana bagi para sopir.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Ini tanggung jawab siapa?," ucap Dedi bertanya.
Dedi menekankan bahwa pemerintah daerah senantiasa menopang ekosistem industri genteng secara total. Bantuan tersebut direalisasikan lewat pendampingan kualitas produk agar mengantongi Standar Nasional Indonesia (SNI), pembenahan fasilitas jalan, penyediaan proteksi asuransi, hingga pembukaan akses modal bagi koperasi.
"Peran kita sebagai pemerintah kan saya sudah jelas. Satu, jalan menuju lokasi di-hotmix biar mobil angkut genteng tidak pecah. Dua, diasuransikan. Tiga, koperasinya dikasih pinjaman," kata Dedi.
Selain memerintahkan penyelesaian segera hak para awak truk, Dedi menuntut adanya pembenahan sistem distribusi program Gentengisasi secara menyeluruh yang melibatkan kementerian pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, koperasi, perajin genteng, hingga jaringan toko bahan bangunan.
Sumber: ANTARA News - Jawa Barat