Poin Penting
  • 372 unit rumah tidak layak huni akan direnovasi
  • Alokasi bantuan naik dari 250 unit tahun lalu menjadi lima kali lipat
  • Bupati Subang mengapresiasi dukungan Kementerian PKP

WartaPurwakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan kunjungan kerja ke wilayah utara Jawa Barat pada pekan ini. Dalam rangkaian agenda, ia bersama Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, meninjau langsung pemukiman di Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, serta meresmikan sejumlah fasilitas perumahan baru.

Kunjungan tersebut menandai peluncuran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kali ini mencakup perbaikan sebanyak 1.372 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Angka tersebut tersebar di 35 desa yang meliputi 18 kecamatan di Kabupaten Subang. Jumlah ini mencerminkan peningkatan lima kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 250 unit.

Dalam peninjauan lapangan, Maruarar Sirait menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan program. “Hari ini lebih dari Rp400 miliar KUR Perumahan berputar di Subang dan program bedah rumah sebanyak 1.372 unit untuk Subang. Ayo kita gaspol!” ujarnya. Ia menambahkan, “Bedah rumah harus transparan dan manfaatnya kembali ke rakyat.”

Data kementerian yang dipresentasikan di Aula Oman Syahroni, Kantor Bupati Subang, menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 17 ribu keluarga yang belum memiliki rumah, sementara 15 ribu keluarga lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni. Menurut Maruarar, kebutuhan tempat tinggal di Subang harus ditangani secara terencana seiring dengan pertumbuhan kawasan industri yang semakin cepat.

Reynaldy Putra Andita Budi Raemi menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden dan Kementerian PKP atas alokasi dana yang signifikan. “Hunian yang aman dan sehat merupakan kebutuhan paling mendasar bagi setiap keluarga. Kami mengapresiasi dukungan ini karena membantu kami mengalokasikan APBD untuk sarana publik lainnya,” katanya.

Menteri PKP menegaskan bahwa program ini dirancang agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga yang paling membutuhkan, serta menolak segala bentuk pemotongan hak penerima bantuan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat mempercepat penanggulangan backlog perumahan di Subang.

Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat