- Pemerintah merancang SOP baru bagi TPK untuk memperjelas rasio pendampingan keluarga
- Menteri Wihaji menegaskan edukasi pola asuh dan sanitasi sama krusialnya dengan asupan nutrisi
- Skema porsi distribusi MBG 3B untuk balita diselaraskan bersama Badan Gizi Nasional
WartaPurwakarta - Pemerintah menginstruksikan Tim Pendamping Keluarga (TPK) memperketat pengawasan penyaluran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kelompok 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji dalam agenda Temu Kader TPK MBG 3B Kabupaten Ciamis di Gedung Islamic Center Ciamis, Selasa (29/9/2026).
Di hadapan ratusan kader pendamping serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wihaji memaparkan bahwa pemerintah tengah merampungkan standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis baru. Regulasi ini dirancang agar tugas pendampingan di lapangan berjalan lebih sistematis dan menyasar target yang tepat.
”Hari ini kita ciptakan panduan bagi TPK-TPK, kita punya SOP. TPK mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja, hingga lansia, termasuk khususnya kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Nanti ada SOP baru, kita tentukan siapa mendampingi siapa. Jadi ada datanya, satu TPK mendampingi berapa keluarga, sehingga lebih terstruktur saat kita cek,” ujarnya.
Wihaji turut menggarisbawahi bahwa penanganan tengkes atau stunting membutuhkan pendekatan menyeluruh yang tidak bertumpu pada pemenuhan nutrisi semata. Masalah kesehatan lingkungan, infeksi penyakit, perkawinan usia dini, hingga kekeliruan dalam pola pengasuhan menjadi sederet faktor yang berkontribusi terhadap munculnya stunting.
”Masalah stunting itu tidak hanya asupan gizi. Ada karena infeksi, pernikahan dini, sanitasi, dan yang paling penting adalah edukasi. Bahkan anak orang kaya pun ada yang berpotensi stunting karena kurangnya edukasi dan pola asuh yang kurang tepat. Karena itu, edukasi ini menjadi kunci yang harus disampaikan oleh para kader TPK kepada keluarga-keluarga di Ciamis,” jelasnya.
Terkait teknis pembagian MBG 3B, koordinasi intensif bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta instansi terkait terus dipacu. Penyesuaian terus dilakukan, terutama mengenai porsi dan jenis makanan antara balita dengan peserta didik usia sekolah, sembari menjamin kepastian hak para kader di daerah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
”Kebutuhan balita tentu beda dengan anak sekolah. Ini masih terus kita rapikan bersama BGN dan pihak terkait agar sesuai dengan panduan MBG 3B. Yang jelas, kita pastikan insentif para kader lancar dan penanganan jika ada kendala di lapangan bisa dilakukan secara cepat,” pungkasnya.
Sumber: Harapan Rakyat