- Ozzy Sudiro menuntut Sentul City membuktikan keabsahan SHGB No 2384
- Sengketa melibatkan 32 kepala keluarga serta fasilitas umum seluas 60 041 m²
- Sentul City menegaskan kepemilikan sah melalui sertifikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Bogor
WartaPurwakarta - Ozzy Sudiro mengumumkan pada Rabu (4 November 2026) bahwa ia menantang PT Sentul City Tbk untuk mengungkapkan dokumen kepemilikan atas lahan yang kini menjadi pusat perselisihan di Desa Bojong Koneng, Kabupaten Bogor. Tantangan tersebut muncul setelah pernyataan penolakan dari bagian Corporate Communication Sentul City yang disampaikan oleh juru bicara Febryan, yang menyatakan tidak ada perusakan lahan milik Ozzy Sudiro.
Menurut Ozzy, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 2384 yang dikeluarkan pada 20 Desember 2013 patut dipertanyakan legalitasnya. Ia menilai sertifikat tersebut merupakan pecahan dari SHGB nomor 2 yang menurut SK Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 28/VIII/1999 telah dibatalkan. “Saya pegang bukti-buktinya dan sudah konsultasi dengan Kementerian ATR/BPN, Dirjen Sengketa. Sertifikat HGB yang menjadi pegangan pihak Sentul City juga banyak memiliki kejanggalan dan ketidaklaziman, seperti ditandatangani oleh seorang Kasubsi atau struktur jabatan eselon V di BPN,” ujarnya.
Ozzy menambahkan bahwa dokumen tersebut mencakup area seluas 60 041 meter persegi yang telah lama dihuni oleh masyarakat setempat, termasuk 32 kepala keluarga, sebuah sekolah dasar, sebuah masjid, serta bangunan lain. “Bagaimana mungkin Sentul City belum ada, sementara sekolah dan bangunan masyarakat sudah ada? Kami siap membuktikan semuanya di ranah hukum,” tegasnya.
Riwayat SHGB nomor 2384 juga dipertanyakan karena terhubung dengan pembatalan SHGB nomor 2 pada tahun 1999, sementara hak tanggungan atas lahan tersebut dibebankan pada Bank Panin pada 2012. “Baru terbit sudah dapat uang. Bagaimana proses BPHTB‑nya? Sementara fisik bangunan kami kuasai sejak lama dan SPPT terus kami bayar,” kata Ozzy.
Dalam penjelasannya, Ozzy menelusuri asal muasal lahan Palm Boko yang terdiri atas tiga bidang: 15 000 m² milik Djudu Bin Koneng, 7 200 m² milik Sarta Bin Tiong, dan 23 000 m² milik B. Tumillar. Ketiga bidang tersebut, menurutnya, dibeli oleh M. Damanik antara 1985‑1987 dan kemudian dialihkan kepada dirinya pada 1994‑1995 melalui girik serta surat jual beli yang ditandatangani perangkat desa dan telah dinotariskan.
Sejak saat itu, Ozzy menyatakan lahan tersebut telah dikelola secara fisik, dipagari, serta digunakan untuk kegiatan perkemahan dan kolam renang dengan izin pemerintah daerah. Ia juga menegaskan telah memberikan kuasa pengelolaan kepada Pepen Efendy sejak 2012 untuk urusan administrasi pertanahan dan kewajiban pajak, meskipun mengalami kendala dalam mengakses layanan administrasi di tingkat desa.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pihak Sentul City, melalui pernyataan Febryan, tetap berpegang pada kepemilikan sah yang dibuktikan oleh SHGB resmi yang dikeluarkan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor. Menurutnya, proses perolehan lahan telah mengikuti prosedur hukum sejak era 1990‑an dan dilindungi oleh Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok‑Pokok Agraria. Ia menambahkan bahwa pembayaran PBB maupun surat oper alih garapan tidak serta merta menjadi bukti kepemilikan, dan menegaskan bahwa penguasaan fisik tanpa dasar hak tidak dapat dijadikan landasan hukum.
Sumber: Halo Purwakarta