- Pansus XX DPRD Jabar membahas penggabungan 14 OPD menjadi 7 serta pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD
- Pembahasan Raperda ditargetkan selesai pada 5 November, dilanjutkan harmonisasi bersama Kanwil Kemenkumham Jabar dan Kemendagri selama masing-masing 14 hari kerja
- Penataan OPD akan dilakukan bertahap, dimulai dari tiga hingga empat OPD yang ditargetkan beroperasi pada 2027
WartaPurwakarta - Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Provinsi Jawa Barat semakin mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jabar. Pada Selasa (13/10/2026), proses pematangan draf regulasi tersebut terus bergulir dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
Ketua Pansus XX DPRD Jabar, Edi Askari, mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan konsultasi sekaligus verifikasi secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini ditempuh untuk memastikan aspek yuridis normatif dan fungsionalitas organisasi dapat berjalan secara optimal.
Agenda utama yang dibahas dalam konsultasi tersebut mencakup rencana penggabungan 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi 7 OPD. Selain itu, turut dibahas wacana pembentukan badan baru, yakni Badan Pengelola Aset dan BUMD.
"Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri, pada prinsipnya sejumlah persyaratan teknis untuk penggabungan OPD, seperti Bappeda dan BP2D, telah memenuhi ketentuan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 jo PP Nomor 72 Tahun 2019. Namun, terdapat catatan penting terkait penajaman uraian tugas, kedudukan, tata kerja, hingga penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)," ujar Edi.
Terkait rencana pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD, Edi Askari menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pengkajian secara mendalam. Pasalnya, terdapat batasan yang diatur dalam Pasal 73 PP Nomor 18 Tahun 2016 mengenai pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Pansus bersama Kemendagri dan kalangan akademisi terus berupaya menyelaraskan argumen dari sisi hukum maupun fungsi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
Pansus XX memasang target agar pembahasan Raperda ini dapat diselesaikan pada 5 November mendatang. Setelah tahapan tersebut tuntas, proses akan berlanjut ke harmonisasi yang dilakukan secara simultan bersama Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat dan Kemendagri, dengan durasi masing-masing 14 hari kerja.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Implementasi penataan OPD ini rencananya akan dilakukan secara bertahap guna meminimalisir potensi kendala kepegawaian, penganggaran, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik. Pada tahap awal, penataan diprioritaskan pada tiga hingga empat OPD yang disepakati untuk mulai berjalan pada tahun 2027, sementara sisanya disiapkan untuk tahun berikutnya," pungkas Edi.
Sumber: Pojok Satu