- Pansus XX DPRD Jabar menyoroti tiga aspek utama dalam pembahasan Raperda Perangkat Daerah yaitu nomenklatur, penempatan urusan berdasarkan kerumpunan, dan penghitungan bobot beban kerja
- Pansus menolak memberikan cek kosong kepada pemerintah dan meminta simulasi struktur bidang, UPTD, serta cabang dinas sebelum organisasi baru disahkan
- Pansus juga mendesak pemerintah menyiapkan peta jalan masa transisi yang mencakup penyesuaian renstra, renja, IKU, IKK, hingga kodifikasi anggaran dalam SIPD
WartaPurwakarta - Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di DPRD Jawa Barat menempatkan substansi organisasi sebagai perhatian utama, bukan sekadar persoalan pergantian nama lembaga. Ketua Pansus XX DPRD Jawa Barat Edi Askari menegaskan bahwa penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh berhenti pada perubahan nomenklatur semata, melainkan wajib diikuti kejelasan tugas pokok, distribusi beban kerja, kesiapan sumber daya manusia, serta jaminan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Edi, terdapat tiga aspek pokok yang menjadi fokus pembahasan Pansus. Pertama, ketepatan nomenklatur. Kedua, ketepatan penempatan urusan berdasarkan kerumpunan. Ketiga, penghitungan bobot beban kerja masing-masing unit. Pansus memanfaatkan tipologi organisasi sebagai salah satu landasan, sehingga pembentukan struktur baru tidak dilakukan semata-mata demi memangkas jumlah OPD, tetapi benar-benar mempertimbangkan berat urusan yang harus ditangani.
Edi menyatakan secara tegas bahwa Pansus menolak memberikan "cek kosong" kepada pemerintah provinsi dalam menyusun struktur baru. Oleh karena itu, sejumlah skenario struktur disimulasikan guna mengidentifikasi kebutuhan bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), maupun cabang dinas.
"Detail bidang, UPTD, dan cabang dinas nantinya menjadi materi peraturan gubernur. Namun, DPRD tetap meminta gambaran struktur tersebut agar dapat memastikan organisasi yang dibentuk benar-benar mampu menjalankan tugasnya," tegasnya.
Selain itu, Pansus meminta pemerintah provinsi menyiapkan peta jalan masa transisi. Edi menjelaskan bahwa perubahan organisasi membawa konsekuensi luas, mulai dari penyesuaian rencana strategis dan rencana kerja, perumusan ulang indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja kegiatan (IKK), penataan program dan kegiatan, hingga kodifikasi anggaran di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Jadi tidak sederhana, kepada Sekda saya minta supaya simultan sama Pansus ini kan ada tim khusus," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Tim khusus yang dimaksud, lanjut Edi, bertugas menghitung ulang kebutuhan operasional sekaligus menyesuaikan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Pansus juga akan mencermati proses bisnis dan standar pelayanan di setiap OPD hasil penggabungan. Setiap layanan publik, kata dia, harus memiliki norma, standar, prosedur, dan kriteria yang jelas agar perubahan struktur tidak menghambat pelayanan kepada warga.
"Pansus meminta inventarisasi aset dilakukan setelah OPD digabung. Kantor yang tidak lagi digunakan harus dipastikan status dan pemanfaatannya sehingga tidak menjadi aset menganggur," tegasnya.
Sumber: Pojok Satu