- Sebanyak 80 persen aduan jalan ke DPRD Subang berfokus pada ruas yang belum diperbaiki
- Pengawasan dewan menyasar proyek penanganan 98,75 km jalan dengan alokasi dana Rp237 miliar pada 2025
- Mekanisme kontrol dijalankan lewat rapat dengar pendapat, inspeksi lapangan, tindak lanjut temuan BPK, dan aduan publik
WartaPurwakarta - Aduan masyarakat mendominasi saluran pengawasan dewan terhadap proyek infrastruktur di Kabupaten Subang, dengan mayoritas laporan berfokus pada jalur-jalur yang belum tersentuh perbaikan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Subang, Hendra Purnawan, membeberkan bahwa sekitar 80 persen keluhan yang diterima pihaknya menuntut penanganan jalan rusak, sedangkan 20 persen lainnya menyoroti kualitas pengerjaan fisik. Keterangan tersebut ia sampaikan dalam forum podcast Bincang-bincang Pasundan.
Hendra menerangkan, dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, dewan mengombinasikan mekanisme pemantauan langsung maupun tidak langsung. Jalur pengawasan tidak langsung ditempuh melalui forum dengar pendapat (hearing) bersama jajaran dinas guna mengukur penyerapan dana serta progres fisik di lapangan.
Pengawasan Komisi III salah satunya membidik pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Subang sepanjang 2025. Pada tahun ini, pemkab menangani 98,75 kilometer jalan kabupaten dengan sokongan dana mencapai kisaran Rp237 miliar.
Guna memastikan kesesuaian antara laporan administratif dan kondisi riil di lapangan, para wakil rakyat juga turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke berbagai titik lokasi proyek.
"Untuk tidak langsung pengawasan, kami melakukan hearing sejauh mana resapan anggaran dan penyelesaian tersebut. Kemudian kami melakukan sidak langsung ke titik-titik tertentu dalam konteks melihat kualitas," ujar Hendra.
Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kendala teknis, Komisi III segera memanggil Dinas Pekerjaan Umum untuk dimintai klarifikasi sekaligus merumuskan langkah penanganan lanjutan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain laporan warga, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut menjadi instrumen evaluasi bagi legislatif. Hendra menegaskan, dewan terus menuntut perangkat daerah terkait untuk menuntaskan setiap rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan auditor negara.
Apabila persoalan infrastruktur memerlukan kebijakan di tingkat pimpinan daerah, DPRD Subang siap meneruskan temuan dan rekomendasi penanganan tersebut langsung kepada bupati atau wakil bupati.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat