- Keluhan warga atas suara lapangan padel di Sukajadi dan Sukasari
- Pemerintah kota akan mengukur tingkat kebisingan dengan ambang 55 desibel
- Jika ambang terlampaui, pemilik dapat membatasi jam operasional hingga 20.00 atau memasang dinding peredam
WartaPurwakarta - Pihak Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Satpol PP melakukan inspeksi setelah menerima laporan warga mengenai kebisingan yang berasal dari lapangan padel di wilayah Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Sukasari. Kepala Dinas Cipta, Rulli Subhanuddin, menyampaikan bahwa pertemuan melibatkan camat, lurah, unsur Polsek, dan Babinsa.
"Dihadiri pak Camat, Lurah,dari unsur Polsek dan Babinsa. Nah hasil dari pertemuan ini sudah dijelaskan melalui Dinas Cipta Bintar bahwa aspek tata ruang dan bangunan gedung tidak melanggar. Namun demikian ada rujukan lain terkait dengan polusi suara, rujukannya adalah Kepmen LH nomor 48 tahun 96 tentang baku mutu lingkungan," ujar Rulli.
Menurutnya, standar kebisingan minimum yang direkomendasikan untuk usaha yang berdekatan dengan kawasan perumahan adalah 55 desibel. Oleh karena itu, tim akan melakukan pengukuran ulang untuk menentukan tingkat kebisingan yang dihasilkan lapangan tersebut, dimulai dari titik nol (ground zero) hingga batas pagar rumah warga.
"Hasil dari pertemuan itu ada beberapa kesimpulan, yang pertama kita akan bersama-sama mengukur mengecek ulang terkait berapa decibel yang dihasilkan oleh lapangan pedal tersebut. Yang mengintervensi lingkungan pemukiman seperti itu (1:12) Jadi perhitungannya di ground zero lapangan pedal sampai batas pagar rumah warga seperti itu, akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama-sama kecamatan OPD terkait dan owner juga warga supaya hasilnya fair ya artinya dapat saling mengontrol," tegas Rulli.
Jika hasil pengukuran menunjukkan kebisingan melebihi 55 desibel, pemilik lapangan diharapkan mempertimbangkan dua alternatif: membatasi jam operasional hingga pukul 20.00 WIB atau memasang dinding peredam suara. Pemilik lapangan menolak tuduhan penggunaan karaoke, menyatakan bahwa yang terdengar hanyalah musik dan belum ada bukti yang mendukung klaim tersebut.
"Mungkin musik saja. Dikesempatan tadi juga disampaikan bahwa aspek tata ruang dan bangunan gedung sudah tidak menyalahi dan mereka sudah mengantungi perizinannya. Jadi Ini mah masalah empati sosial dari owner kepada warga terkait polusi suara," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sanksi terkait pelanggaran kebisingan berada di bawah wewenang DLH, mengacu pada baku mutu lingkungan yang berlaku. Rulli menambahkan bahwa pemerintah kota berencana menyusun kajian regulasi khusus kebisingan, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan lain, karena peraturan bangunan yang ada (PP 16/2021) belum mencakup hal tersebut.
"Bukan gak aturan, dari kementerian PU yang menjadi landasan penerbitan PBG itu tidak. Tetapi mungkin dari kementerian LH ada," tutupnya.
Sumber: Pojok Satu