- Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Jawa Barat belum memberikan penjelasan resmi terkait rencana proyek geothermal Gunung Galunggung
- Gunung Galunggung masuk daftar lelang WKP Kementerian ESDM dengan perkiraan cadangan 125 MW
- Pemuda dan pegiat lingkungan menyayangkan minimnya sosialisasi serta menyoroti dampak lingkungan dari proyek tersebut
WartaPurwakarta - Kekhawatiran mulai tumbuh di tengah masyarakat terkait rencana pemanfaatan energi panas bumi di kawasan Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi, keterbukaan informasi dari instansi berwenang perihal proyek berskala strategis itu dinilai masih sangat terbatas. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Jawa Barat sampai saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi apa pun.
Pada siang hari menjelang waktu Ashar, Kamis (1/10/2026), wartawan Harapan Rakyat menyambangi Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 5, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Setelah mencatatkan diri di buku tamu dan menyampaikan maksud kunjungan guna memverifikasi kelanjutan pembangunan proyek panas bumi Galunggung, jurnalis diminta menunggu sejenak.
Sekitar sepuluh menit kemudian, dua pejabat berkantor di sana, Andri dan Rigen, menyambut wartawan dan mengajak masuk ke sebuah ruangan. Ketika dimintai tanggapan tentang kelanjutan rencana tersebut, kedua pejabat itu menyatakan belum memperoleh informasi yang pasti. Mereka menegaskan bahwa kewenangan dan kebijakan atas proyek berada di tangan pemerintah pusat.
Tim Harapan Rakyat Tasikmalaya juga telah menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Bupati Tasikmalaya melalui kanal media sosial resminya. Namun, hingga naskah ini diterbitkan, respons dari sang bupati belum kunjung diterima.
Berdasarkan data yang terkumpul, Gunung Galunggung menyimpan potensi energi panas bumi yang cukup besar. Kementerian ESDM pada Agustus 2026 telah membuka lelang untuk 14 Wilayah Kerja Panas Bumi di seluruh Indonesia dengan target kapasitas gabungan sebesar 732 Mega Watt. Galunggung tercatat dalam daftar lelang nasional tersebut dengan estimasi cadangan sebesar 125 MW.
Penetapan Galunggung sebagai WKP dalam lelang nasional memunculkan penolakan dari kalangan anak muda. Pada Sabtu (26/09/2026), sekelompok pemuda, pegiat lingkungan dari Green Movement, mahasiswa, serta unsur masyarakat lainnya mengadakan aksi orasi bebas di Alun-alun Singaparna. Para peserta menyampaikan orasi sambil membagikan selebaran memuat informasi sekaligus dampak dari aktivitas eksploitasi panas bumi.
Rahmatunnisa, salah satu peserta aksi, menyatakan partisipasinya merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup di Tasikmalaya, baik untuk masa kini maupun mendatang.
"Jujur saja, saya baru tahu isu ini setelah diberitahu teman. Ternyata energi panas bumi memiliki ancaman sosial dan lingkungan yang nyata, seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya di Dieng terjadi penurunan kualitas air, dan di Mandailing Natal puluhan masyarakat dilarikan ke rumah sakit serta lima orang meninggal akibat kebocoran gas H_2S," ungkap Rahmatunnisa.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurutnya, generasi muda menolak menanggung dampak kerusakan lingkungan di kemudian hari lantaran proyek yang dijalankan tanpa pertimbangan matang.
Selain menyoroti risiko terhadap lingkungan, Rahmatunnisa juga mengkritik sikap Pemerintah Daerah yang dianggap tutup mata serta tidak menggelar sosialisasi terbuka kepada warga sekitar.
"Sangat disayangkan pemerintah daerah tidak mensosialisasikan kebijakan ini s
Sumber: Harapan Rakyat