- Sekretaris DPRD Banjar Dedi Suryadi mengonfirmasi usulan kendaraan dinas pimpinan DPRD dalam RAPBD 2027
- Pengadaan kendaraan dinas sebelumnya hanya untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota di APBD 2026
- Jika daerah belum mampu, pimpinan akan menerima tunjangan transportasi
WartaPurwakarta - Pemerintah Kota Banjar akan mengajukan permohonan alokasi anggaran kendaraan operasional bagi pimpinan DPRD pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kota Banjar, Dedi Suryadi, pada Jumat, 2 Oktober 2026, menyusul rencana pengadaan kendaraan dinas untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dimasukkan dalam perubahan APBD 2026.
Menurut Dedi, usulan tersebut ditujukan khusus untuk unsur pimpinan legislatif, sementara anggota DPRD tetap memperoleh tunjangan transportasi. “Kita coba usulkan di anggaran murni 2027. Akan kita usulkan untuk unsur pimpinan saja,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa peraturan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana transportasi bagi pimpinan bila keuangan daerah memungkinkan. “Untuk pimpinan dalam aturan kalau pemerintah memang mampu menyediakan kendaraan dinas ya harus menyediakan. Namun, jika belum mampu, pimpinan menerima tunjangan transportasi,” jelasnya.
Dedi menegaskan bahwa perhitungan tunjangan transportasi saat ini cukup besar, namun daerah memiliki kemampuan anggaran untuk menambah fasilitas fisik. “Tapi kan tunjangan juga besar dan sekarang pemerintah mampu, jadi nanti kita usulkan di RAPBD 2027. Saat ini kita masih menggunakan tunjangan sampai nanti ada kendaraan dinas,” pungkasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: Harapan Rakyat